JAKARTA - Partai Golkar dinilai sama sekali tidak mengakui adanya pelanggaran etika yang dilakukan Setya Novanto. Pasalnya, meski telah mengundurkan diri dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, partai berlambang pohon beringin tersebut malah menempatkannya menduduki jabatan ketua fraksi.
"Pemberian posisi pada Novanto oleh Partai Golkar sebagai Ketua FPG DPR, menunjukan FPG dan Novanto sama sekali tidak mengakui adanya pelanggaran etik," ujar Ketua Setara Institute Hendardi, Jumat (18/12).
Menurut Hendardi, fraksi tidak bisa dipandang sebagai urusan internal Golkar, karena dibiayai oleh negara dan merupakan organ tidak terpisahkan dari DPR. Karena itu, posisi baru Novanto tetap harus memenuhi standar etik layaknya pejabat publik.
"Keberanian Golkar memberi jabatan baru pada Novanto merupakan dampak dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang tidak tuntas menyelesaikan tugas, hingga menghasilkan produk putusan mengikat tentang status Novanto," kata Hendardi.
Selain itu, Hendardi juga menilai, cara Golkar memperlakukan Novanto menunjukkan partai tersebut tidak bermanfaat dan tidak berkontribusi pada pembangunan demokrasi dan budaya etik yang berkeadaban.
"Novanto dan Golkar bukanlah teladan dalam berpolitik. Golkar tidak pernah jemu mendorong arus balik reformasi mengokohkan oligarki dan atau otoritarianisme gaya baru," ujarnya.
Hendardi menilai, MKD harus kembali membuka sidang atas Novanto. Jika tidak, maka rakyat akan melihat skandal hanya menjadi dagelan politik dan orkestra. Langkah lain, Jaksa Agung juga perlu segera menetapkan Novanto sebagai tersangka. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Tantang Bikin Keributan Baru
Redaktur : Tim Redaksi