jpnn.com - JAKARTA - Kabar yang menyebut Irham Buana Nasution punya peran menentukan dalam sengketa pilkada-pilkada di wilayah Sumut yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), terutama jika pasangan calon yang bersengketa adalah pasangan yang diusung Partai Golkar, merembet ke isu politik.
Pasalnya, mantan Ketua KPU Sumut itu kini sudah menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar, dapil Sumut 1, dengan nomor urut 7.
BACA JUGA: Tellie - Taufik Unggul di Pemilukada Belitung
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan, dengan tegas membantah jika ada anggapan Irham dijadikan caleg lantaran punya jasa membantu memenangkan pasangan calon yang diusung Golkar di sejumlah pilkada di wilayah Sumut, yang sengketanya dibawa ke MK.
Leo mengatakan, dijadikannya Irham sebagai caleg bukan karena ada jasa-jasa tertentu yang diberikan Irham ke Golkar.
BACA JUGA: Cegah Pemalsuan, Surat Suara Dirancang Mirip Uang
"Tapi karena dia melamar menjadi caleg Partai Golkar. Kami seleksi karena kapasitas pribadinya bagus, ya lolos. Tapi dia nomor urut tujuh, tak mungkin di atas Leo Nababan," cetus Leo, yang juga caleg di dapil Sumut 1, itu, kepada JPNN kemarin.
Diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN), seorang pengacara yang biasa beracara di MK, menceritakan, dirinya pernah dibisiki seseorang yang mengingatkan agar jangan berharap banyak kliennya bisa menang jika Irham Buana sudah turun tangan. Pasalnya, menurut sumber, Irham dekat dengan hakim MK Akil Mochtar, yang juga mantan anggota DPR dari Partai Golkar.
BACA JUGA: Gugatan Pilkada Mental, Khofifah Tuding MK Abaikan Bukti
"Saya dibisiki seorang, dia bilang jangan berharap menang karena kasus ini ada Irham Buana Nasution. Dipoles-poles pun tak akan menang. Begitu kata orang itu. Katanya Irham itu dekat dengan hakim MK," ujar sumber yang enggan ditulis namanya itu, Selasa (8/10).
Irham Buana sudah membantah. Dia mengaku, hubungan dengan Akil Mukhtar hanya sebatas hubungan antar lembaga. “Kenal dengan beliau (Akil Mukhtar) karena hubungan kelembagaan saja. KPU sebagai lembaga negara kalau diperintahkan MK ya harus dilaksanakan. Tidak lebih dari itu,” tegas Irham.
Saat disinggung kedekatannya dengan Akil, Irham langsung membantah. “Hahaha, mana mungkin kedekatan saya seperti itu,” ujar Irham menutup pembicaraan.
Leo Nababan juga keberatan jika ada yang menyebut Akil sebagai orang Golkar. Akil, kata Leo, sudah sejak 10 tahun silam menyerahkan kartu anggotanya ke Golkar, dan menjadi orang independen.
"Kalau dia masih orang partai, tak mungkin lah bisa terpilih menjadi hakim MK. Sudah 10 tahun lalu dia mundur dari Golkar," ujar Leo.
Jadi, lanjut dia, jika ada kedekatan Irham dengan Akil, itu adalah urusan pribadi. "Kalau ada kedekatan pribadi, ya hubungan pribadi, bukan kelembagaan atau institusi," sergah Leo.
Leo mengatakan hal itu untuk menegaskan bahwa kalau pun ada hubungan kedekatan Irham dengan Akil, hal itu tidak ada hubungannya dengan masalah dijadikannya Irham sebagai caleg dari Partai Golkar. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Optimistis Putusan MK soal Pilkada Jatim Tak Akan Dipersoalkan
Redaktur : Tim Redaksi