jpnn.com - JAKARTA -- Partai Golkar ibarat pohon beringin yang selalu tertiup angin mengikuti arah kekuasaan. Dimana ada kekuasaan di situlah partai ini berlabuh. Ini terlihat dari sikap elit Golkar yang dihembus-hembuskan akan berubah haluan mendukung Jokowi setelah sejumlah quick count memenangkan Jokowi.
Poros muda Golkar mendesak agar Munas untuk memilih ketum baru pengganti Aburizal Bakrie dipercepat.
BACA JUGA: Klaim Kemenangan dari Quick Count Dianggap Tak Punya Nilai
Pengamat politik M Qodari menilai, munculnya gejolak di internal Golkar semakin menarik karena waktunya berdekatan dengan Pilpres. Namun Golkar diyakini tetap akan mengikuti siapa pun yang menjadi pemenang.
"Menurut saya, ya ini karena masa menjelang akhir kepengurusan. Jadi lebih dinamis ketika dikaitkan dengan hasil pilpres. Golkar itu kan beringin yang bergerak kemana arah angin kekuasaan bertiup," ujar Qodari di Jaksel, Sabtu (12/7).
BACA JUGA: Ditahan KPK, Romi dan Masyitoh Bawa 2 Travel Bag Besar
Nama-nama pengganti Ical pun sudah didengungkan di antaranya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Agung Laksono, dan MS Hidayat. Tetapi Qodari menilai peta persaingan antara para calon pengganti itu masih belum terlalu kuat.
"Kita masih wait and see. Masih terlalu lama. MS Hidayat masih bagian dari Ical. Baru Agung yang di kubu berbeda," ucap Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.
BACA JUGA: Abraham Samad Tak Percaya Hitung Cepat
"Ini terlalu awal. Peta yang pasti setelah pilpres. Pemain-pemain masih menunggu konstelasi yang lebih besar," lanjut Qodari.
Asal tahu sejumlah kader muda Partai Golkar yang telah dipecat mendorong percepatan Munas untuk mengganti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Bahkan Waketum Agung Laksono juga mendukung aksi percepatan Munas ini. Agung malah berniat maju calon untuk menggantikan Ical.
Ketua DPP Fuad Hasan Mansyur menyatakan Munas sudah disepakati untuk digelar pada 2015. Kesepakatan tersebut sudah disepakati lewat Munas Riau 2009. Maka semua kader harus menaati aturan ini dan tak boleh seenaknya melanggar aturan.
"Jadi semua harus mengikuti aturan. Munas kemarin telah menetapkan sampai 2015. Kalau ada yang mau buat seenaknya sendiri, maka yang lain (dikhawatirkan) akan berbuat seenaknya juga," kata Fuad.
Fuad sendiri tak menghalangi Agung Laksono berhasrat menjadi Ketua Umum Golkar. Namun tentunya hasrat tersebut harus disalurkan sesuai aturan. "Urusan dia mau jadi Ketua Umum. Tapi itu harus sesuai aturan," tutur Fuad.
"Kan rusak negeri ini kalau seenanknya tanpa aturan. Mereka harus punya kesadaran untuk mengikuti aturan," tutur Fuad.
Golkar menilai pengurus ataupun kader partainya yang memilih 'meloncat' ke kubu Jokowi-JK adalah orang oportunis.
"Kalau mereka pindah ke Jokowi, bisa dikatakan mereka oportunis. Sederhana saja," kata Fuad lagi.
Oportunisme merupakan sikap menentukan pilihan paling menguntungkan dalam kesempatan-kesempatan riil. Istilah ini secara umum dipahami bermakna negatif jika diucapkan untuk mengomentari sikap politik.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai wajar usulan kader muda partainya agar musyawarah nasional (Munas) dipercepat. Tapi Akbar menegaskan adanya persyaratan yang harus dipenuhi bila menginginkan percepatan untuk pemilihan ketum baru.
"Kalau ada gagasan, ada ide, itu bisa saja tapi harus ada alasan. Alasan itu juga harus disepakati organisasi yang kemudian bisa menjadi dasar untuk diadakan Munaslub," ujar Akbar.
Menurut Akbar, percepatan Munas menjadi Munas luar biasa (Munaslub) harus diusulkan minimal 2/3 dari jumlah total DPD Golkar tingkat I. Sebab Munas Golkar di Riau pada tahun 2009 memutuskan Munas selanjutnya pada awal tahun 2015.
Alasan sejumlah kader muda Golkar yang diinisiatori Poempida Hidayatulloh dan Indra J Piliang meminta percepatan Munas karena kegagalan Aburizal, menurut dia dibahas pada Munas.
"Kalau memang dianggap gagal, pada waktunya dia (Ical) melaporkan pertanggungjawaban dan ketika (laporan itu) tidak diterima, Munas yang akan menentukan," terangnya.
Menurut Akbar, usulan percepatan Munas akan sia-sia bila tidak dikonsolidasikan untuk menjadi usulan resmi di partai. "Kalau gagasan disampaikan secara lepas tidak terorganisasi maka tidak mungkin direalisasikan," sebut dia.
Wasekjen Golkar Tantowi Yahya menegaskan partainya masih mendukung Prabowo-Hatta. "Tidak masalah bekerja sama dengan siapapun termasuk dengan Jokowi, tapi saat ini kami masih fokus memenangkan Prabowo-Hatta," kata Tantowi.
Tantowi juga mengatakan partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menandatangani kesepakatan pembentukan koalisi permanen pada hari Senin (14/7) esok.
Menurut Tantowi, koalisi permanen berlaku di parlemen sekaligus di pemerintahan bila pasangan capres-cawapres yang diusung koalisi ini memenangkan pilpres. "Ini yang menjamin pemerintahan Prabowo-Hatta berjalan mulus," kata Tantowi.
Apabila ternyata pasangan Prabowo-Hatta kalah, Tantowi juga tidak mempermasalahkan jika partai beringin ini berada di luar pemerintahan. "Berada di dalam atau di luar pemerintahan itu sama mulianya di mata masyarakat," ujar Tantowi. (dot)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Isyaratkan Tetap Berkoalisi Meski Prabowo-Hatta Kalah
Redaktur : Tim Redaksi