jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa bersikap lebih keras terhadap Myanmar terkait masalah Rohingya. Menurut Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, pemerintah Indonesia harus segera mengevalusasi hubungan kerja sama dengan Myanmar bila tragedi kemanusiaan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya terus berlanjut.
"Apabila pemerintah Myanmar tidak segera menyelesaikan tragedi kemanusiaan tersebut, DPP Golkar mendesak pemerintah Indonesia segera mengevalusasi hubungan dengan Myanmar, baik diplomatik, ekonomi maupun kerja sama lainnya sebagai bentuk protes atas tragedi kemanusiaan," ujar Idrus di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (4/9).
BACA JUGA: Anak Buah Bu Mega Harapkan Masalah Rohingya Tak Diimpor ke Indonesia
Partai pimpinan Setya Novanto itu juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB dalam sidang umum yang akan datang agar segera melakukan investigasi terhadap kemungkinan terjadi pelanggaran HAM di Myanmar. Menurut Idrus, harus ada tekanan dari dunia internasional kepada Myanmar agar menghentikan tindak kekerasan terhadap warga Rohingya.
Selain itu, Golkar memberi waktu kepada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan ini secara diplomatik. Bila tidak ada perubahan, maka harus ada tindakan lebih keras kepada negeri yang sebelumnya bernama Burma itu.
BACA JUGA: Save Rohingya, Menag Ajak Jemaah Haji Indonesia Berdoa di Tanah Suci
"Tentu ada tahapan dan proses yang harus dijalankan. Kami punya keyakinan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan lebih nantinya," tandas Idrus.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Golkar Belum Pastikan Usung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemcatan Kader Tanda Golkar Belum Dewasa
Redaktur : Tim Redaksi