JAKARTA -- Partai Golkar bersikukuh pada keinginannya agar angka ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold (PT) di Undang-undang Pemilihan Umum yang tengah dibahas di DPR, lima persen.
"Bagi kami di Golkar tetap pada PT lima persen," kata Anggota Panja UU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menjawab JPNN, Senin (20/2), di Jakarta.
Dijelaskan Nurul, pertimbangan partai berlambang pohon beringin itu adalah untuk membangun sistem yang lebih baik dengan efektifitas dan optimalisasi kerja di parlemen dan memperkuat sistem presidensial. "Jika alasan 16 juta yang hilang, bagi saya hal itu nonsense," katanya.
Seperti diketahui, Ketua Umum PPP, Suryadharma Alie (SDA), Minggu (19/2), di Jakarta, menyatakan sikap bahwa PPP tetap agar PT pada posisi 2,5 persen. dengan PT 2,5 saja, kata Suryadharma, ada kurang lebih 16 juta suara yang tidak terepresentasikan di DPR. Jumlahnya bakal membengkak jika PT empat atau lima persen.
Nurul berpendapat, logikanya suara itu tidak hilang, tapi mereka harus konsolidasi lagi untuk turut di pemilu berikutnya. "Jumlah itu adalah modal untuk membangun kekuatan partai mereka," jelasnya.
Lebih jauh Nurul mengatakan, bahwa pembahasan tentang empat pokok krusial dalam UU pemilu akan diputuskan di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah.
Empat pokok bahasan itu adalah masalah PT, sistem pemilu, alokasi kursi perdapil dan sistem penghitungan. "Kita di panja mendorong agar keputusan bisa segera dilakukan," katanya.
Nurul juga menegaskan, bahwa pembahasan revisi UU Pemilu akan selesai akhir Maret 2012. "Tahapan pemilu seluruhnya 22 bulan. April sudah pelantikan KPU baru, dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang lain," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Kader Desak Anas Nonaktif
Redaktur : Tim Redaksi