TERNATE --Eskalasi konflik internal di tubuh Partai Golkar Maluku Utara (Malut) menyusul pro kontra pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD II Kota Ternate, kembali meningkat. Kubu pro Musdalub kemarin (27/2), menurunkan massa dan memboikot aktivitas Kantor Golkar, di Jalan Joes Soedarso.
Massa yang terdiri dari mayoritas pimpinan kecamatan (Pincam) dan sejumlah ormas di DPD II Partai Golkar Kota Ternate itu, menuntut DPD I segera menindaklanjuti surat DPP Partai Golkar menyangkut pelaksanaan Musdalub DPD II Partai Golkar Ternate.
Massa bahkan memberikan tenggat waktu satu minggu bagi DPD I Partai Golkar untuk melaksanaan Musdalub, menggantikan Ikbal Ruray dari kursi ketua DPD II Partai Golkar Ternate. “Jika tuntutan kami ini, tidak direspon dalam 2 X 24 jam, maka kami akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi,” ancam Ariswan Wahab, Ketua Harian DPD II Partai Golkar Kota Ternate.
Massa juga meminta pertanggungjawaban DPD I atas pembentukan tim investigasi. Massa menilai tim investigasi yang dibentuk waki Ketua Bidang Organisasi DPD I Partai Golkar Malut Badarudin Gailea, tidak melalui rapat pleno DPD. Tim investigasi yang bertugas mengusut permasalahan di tingkat DPD II, oleh kubu pro musdalub dianggap sebagai tindakan yang penuh rekayasa.
Kubu pro Musdalub menganggap pembentukan tim investigasi itu, hanya untuk menghalang-halangi gerakan untuk pelaksanaan Musdalub. Karena itu, mereka mendesak DPD I Partai Golkar segera memberhentikan Badarudin Gailea.
Awalnya, massa hanya berorasi dan membakar ban bekas di depan kantor kantor Golkar. Namun aksi yang berlangsung kurang lebih sejam itu, tiba mendadak berubah. Massa yang kecewa karena tidak menemui pengurus DPD I Partai Golkar lantas merusak bangunan kantor dan memalang pintu masuk kantor. Dinding kantor pun penuh dengan coretan pendemo.
“Demonstrasi ini adalah bagian dari kekecewaan pimpinan kecamatan. Dan ini, awal dari gerakan kami. Bila mana tidak ada respon atau dari pihak DPD I tidak melakukan Musdalub, maka kami akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi,” ancam Ariswan.
Ariswan mengatakan, DPD I semestinya menindaklanjuti surat DPP mengenai pelaksanaan musdalub. “Kami kecewa karena DPD I tidak mau menindaklanjuti surat DPP itu. Yang terjadi, orang-orang DPD I menyatakan Musdalub Kota Ternate tidak akan terjadi. Bagi kami adalah suatu pembohongan public,” tambahnya.
Aksi pengurus dan kader Golkar ini mendapat perhatian Ketua DPP Partai Golkar Yamin Pune Tawari yang kebetulan berada di Ternate kemarin. Saat dimintai tanggapannya, Yamin yang juga mantan Ketua DPD I Partai Golkar Malut itu, menyatakan Golkar Malut di bawah kepemimpinan Ahmad Hidayat Must sarat dengan masalah.
“Saya melihat Ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus dalam kepemimpinanya terlalu otoriter. Tidak mau mendengar aspirasi dari bawah. Kalau ada masalah tidak mau menyelesaikan, malah membuat masalah itu tambah lebih besar,” kata Yamin kepada Malut Post (grup JPNN).
Menurutnya, bukan saja masalah di Kota Terenate, melainkan terjadinya juga di sejumlah kabupaten seperti Halut, Halbar, Haltim, Tidore dan Halteng. “Semuanya terpecah menjadi dua, secara legal kelihatan satu tapi sesungguhnya mereka tidak satu,” ungkapnya.
Dia menganggap Badarudin tidak salah karena dia hanya menjalankan kebijaka-kebijakan dari ketua DPD I. “Saya meminta Ahmad Hidayat Mus jangan memperlakukan DPD I Maluku Utara sama halnya di Sula karena masyarakat akan marah,” tegasnya.
Dia lantas mencontohkan kepemimpinan Golkar di Morotai. “Lihat saja, Aliong Mus, adiknya yang jadi Ketua DPD II Morotai, tidak pernah datang di Morotai. Saya meminta kepada ketua DPD I agar jangan main-main. Jangan mentang-mentang dekat dengan aparat hukum lantas berbuat apa saja sesuai keinginannya,” kata Yamin. (mg-7/fai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Independen Digoyang Dukungan Palsu
Redaktur : Tim Redaksi