JAKARTA – Fraksi Partai Golkar di DPR menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri bekerjasama memberantas korupsi. Dengan demikian, tidak ada lagi kesan dua institusi penegakan hukum itu saling berebut kewenangan dalam menangani kasus korupsi.
“Sebaiknya kedua lembaga sama-sama legowo dan bekerjasama menyelesaikan masalah yang ada, sehingga tidak ada kesan saling merebut kewenangan. Prinsipnya, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas aparat penegak hukum,” ujar Ketua FPG DPR Setya Novanto di sela-sela acara buka puasa bersama pedagangan asongan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/8).
Novanto yang dalam kesempatan itu didampingi Sekretaris FPG Ade Komarudin, menilai positif langkah Presiden SBY yang telah mempertemukan Ketua KPK Abraham Samad Kapolri dalam rangka mempercepat proses hukum dugaan korupsi driving simulator Korlantas Polri. “Saya percaya tidak ada konflik antara kedua instansi dalam menyelesaikan masalah. Yang jelas, FPG mendorong agar kasus ini bisa diselesaikan secara elegan dan berkomitmen menuntaskan kasus ini secepatnya,” ujarnya.
Sedangkan Ade Komarudin menambahkan, untuk menghilangkan kesan terjadinya konflik kepentingan maka kedua institusi itu sebaiknya sama-sama legowo. Dengan demikian tidak menimbulkan interprestasi yang salah di masyarakat.
“Kalau ditanya siapa yang paling berhak dari kedua lembaga, sebaiknya Polri legowo dan mempersilakan KPK menangani kasus ini agar tidak menimbulkan kesan negatif. Sebab, bila Polri yang menangani kasus ini nanti kan terkesan jeruk makan jeruk,” ujarnya.
Ade menegaskan, FPG DPR mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi. “Sekarang ini baik KPK dan Polri kan sudah bertemu dan masyarakat menunggu tindakan konkrit dari kedua lembaga menuntaskan kasus itu. Sebaliknya Polri mempersilakan seluas-luasnya kepada KPK untuk menangani kasus itu,” ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Gabung Gerindra Harus Sudi Diseleksi
Redaktur : Tim Redaksi