JAKARTA - Partai Golkar sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pada pemilu legislatif (pileg) April lalu. Langkah itu dilakukan sebagai persiapan untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, jumlah kecurangan yang ditemukan sangat banyak. "Kita sudah bicarakan di DPP, banyak sekali. Kalau tidak salah, ada 17 daerah," kata Fadel di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (7/5).
Jumlah yang sangat banyak itu menjadi alasan Golkar mendukung KPU tidak terburu-buru mengesahkan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif. Diharapkan, ketelitian KPU dapat mengurangi jumlah hasil rekapitulasi yang bermasalah. "Di Bengkulu, Maluku Utara, di mana-mana, termasuk Papua, belum beres. Lebih baik itu diselesaikan dengan baik-baik demi kepentingan para peserta pemilu," ucap mantan gubernur Gorontalo itu.
Lebih lanjut, Fadel menjelaskan bahwa Golkar masih memantau perkembangan proses rekapitulasi suara di KPU. Setelah batas akhir penetapan, partai berlambang pohon beringin itu akan mengambil sikap resmi.
KPU juga diminta tidak perlu takut dengan ancaman pidana karena gagal menetapkan hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pasalnya, penundaan dilakukan demi tujuan yang baik.
Apalagi, ancaman tersebut bisa dihindari jika presiden bersedia mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai payung hukum. "Bukan kesalahan mereka juga. Transportasi dari Papua saja dua hari," ujarnya..
Sebagaimana diketahui, sesuai dengan jadwal, KPU harus menetapkan hasil rekapitulasi paling lambat 9 Mei 2014. Namun, hingga hari ini, masih banyak daerah yang hasil rekapitulasinya dinilai bermasalah. (c4/jpnn)
BACA JUGA: Komnas Anak Minta Pedofilia Dikebiri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan Legalitas Molornya Jadwal Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi