"Kalimat tersebut tidak ubahnya seperti orang berkirim surat namun tanpa alamat. Artinya, apa yang disampaikan presiden tersebut akan kembali kepada presiden. Sebab, bukankah presiden sudah menghitung resiko ketika memutuskan mengangkat menteri dari kalangan petinggi parpol?" kata Bambang, Jumat (20/7), di Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, SBY meminta para menteri kabinet untuk mengawasi kerja para bawahannya. Masih banyaknya terjadi penyimpangan anggaran, salah satunya dinilai karena andil pengawasan yang kurang. Bila terjadi penyimpangan oleh bawahan, sebagai atasan menteri tidak boleh lepas tanggungjawab.
"Kalau ada bawahan saudara yang terlibat penyimpangan, main-main APBN dengan oknum di DPR, saudara tahu dan tidak menghentikan atau mencegah, maka saudara bersalah," tegas SBY saat membuka rapat kabinet di kantor Presiden, Kamis (19/7).
Dikatakan Bambang, sesungguhnya yang ditunggu publik adalah tindakan tegas presiden terhadap para menteri yang terindikasi korupsi. Sebab, selama ini justru terkesan Presiden melakukan pembiaran terhadap berbagai penyimpangan para bawahannya.
"Artinya, kalau menteri harus bertanggung jawab terhadap bawahannya yang korupsi, Presiden juga tidak bisa lepas tangan jika ada menteri yang kementerinanya melakukan praktik koruptif. Bagi saya, jika Presiden tidak bisa bertindak tegas, imbauan itu hanyalah basa-basi," pungkas Bambang Soesatyo. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK akan Periksa Presdir Toyota Astra
Redaktur : Tim Redaksi