JAKARTA – Partai Golkar akhirnya menurunkan standar tinggi usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 5 persen menjadi 4 persen. Namun, angka tersebut agaknya akan menjadi angka mati yang diajukan Golkar dalam pembahasaan RUU pemilu di DPR. Golkar enggan untuk bernegosiasi lagi menurunkan PT nya hingga 3,5 persen.
“PT 3,5 persen itu masih angka berandai-andainya Demokrat cs. Saya pikir Golkar tidak akan banting harga semudah itu tanpa pertimbangan matang ataupun hanya sekadar menyenangkan koalisi,” tegas Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, kepada wartawan, Jumat (6/4).
Anggota Komisi II DPR ini menyatakan, pertimbangan menurunkan angka PT dari 5 persen ke 4 persen itu diambil karena Golkar harus mampu fleksibel dan mampu membaca dinamika yang ada di lapangan. Lebih jauh lagi, alasan Golkar untuk menurunkan angka PT adalah karena batas waktu yang semakin sempit.
“Saat ini bukan waktunya bersikukuh karena dihadapkan pada deadline 11 April nanti. Yang terpenting, semua kesepakatan ini diambil agar tujuan awal untuk optimalisasi kerja parlemen dapat tercapai. Namun yang jelas Golkar punya pertimbangan dan argumentasi yang matang soal PT,” jelasnya.
Nurul yang menjadi Anggota Badan Legislatif ini juga menegaskan partainya sudah sangat siap untuk menghadapi voting
jika tidak ada kesepakatan soal keempat poin krusial tersebut. “Sampai saat ini masalah penghitungan suara kami masih mengusung divisor, dengan alokasi kursi perdapil 3-8, dan sistem pemilihan terbuka,” tegasnya.
Kendati demikian, Ketua Panja RUU Pemilu Taufiq Hidayat yang juga dari Golkar menyatakan, partainya sudah melihat peluang kesepakatan untuk menyelesaikan RUU Pemilu. Menurut Taufiq, setidaknya ada satu hal yang mungkin bisa diarahkan menjadi kesepakatan, yaitu soal metode penghitungan yang lebih mengarah pada divisor varian webster. Dengan cara itu, maka bisa mengurangi materi yang akan ditentukan secara voting.
“Berdasarkan komunikasi informal, mayoritas fraksi mengarah ke divisor varian webster. Kemungkinan itu Demokrat, Golkar, PKS, PDI Perjuangan, dan mungkin juga PAN,” jelasnya, Jumat (6/4).
Untuk ambang batas parlemen, kata dia lagi, terlihat besarannya masih beragam.Taufiq memastikan kalau Partai Golkar mau menurunkan besaran PT menjadi empat persen, asalkan sistem yang digunakan masih proporsional terbuka. “Pemberlakuan PT hampir seluruh fraksi kecuali PDI Perjuangan minta secara nasional. Jadi kalau penghitungan nasional tidak lolos PT, maka perolehan di daerah tidak dihitung suaranya,” ucapnya.
Dia beralasan, sistem pemilu terbuka merupakan hasil rekomendasi Rapim PDIP serta lebih cocok dengan karakter Partai Golkar. “Selain itu, juga lebih mengakomodasi kedaulatan rakyat,” terangnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Faisal Lengkapi Dukungan ke KPU
Redaktur : Tim Redaksi