"Saya menyatakan bahwa kebijakan dua harga perlu ditinjau kembali," ujar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Hotel Four Season kemarin (29/4).
Ical menilai pemisahan dua harga BBM berpotensi memunculkan sejumlah problem. Pertama, peluang penyelewengan BBM bersubsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyelewengan itu bisa terjadi dalam skala besar yang sulit diantisipasi pemerintah. "Kalau penyelewenangan itu terjadi di pom bensin masih kecil, kalau itu terjadi di kapal, itu bakal besar," ujarnya.
Hal yang tidak kalah penting adalah kebijakan pemisahan BBM itu memunculkan strata sosial masyarakat. Nanti masyarakat seakan dipisahkan, yakni mereka yang mampu membeli BBM bersubsidi dan yang tidak mampu. "Kita secara sadar membuat dua kelompok masyarakat," ujarnya.
Ical menilai, sebaiknya pemerintah mengambil satu kebijakan harga. Dia mengisyaratkan agar pemerintah menaikkan harga BBM. "Lalu, berikan konsep besar mengubah subsidi kepada pemakai," ujarnya.
Dia juga menegaskan perlunya nasionalisme dalam hal migas. Selama ini pemerintah selalu mengekspor gas dan gas itu dihargai murah di pasar internasional. Ironisnya, pemerintah masih rutin mengimpor BBM. "BBM itu kotor dan mahal," ujarnya.
Ical juga menolak nasionalisasi blok-blok migas. Namun, saat kontrak blok migas itu berakhir, tidak perlu diperpanjang lagi. Pemerintah tidak perlu lagi melakukan eksplorasi karena blok migas itu sudah siap produksi. "Untuk sesuatu yang sudah produksi, hanya orang mental kere mengatakan bahwa kita tidak bisa," tandasnya. (bay/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno Sembunyi Dibantu Eks Densus 88
Redaktur : Tim Redaksi