JAKARTA--Imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar elite parpol tidak kerap membuat kegaduhan politik disambut positif Partai Golkar. Bahkan, selain mengklaim kadernya selalu berpolitik secara santun, partai berlambang pohon beringin ini juga menilai, gaduhnya politik di Indonesia lebih karena banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
“Soal kegaduhan itu sebenarnya sudah kita antisipasi sejak Pak Ical memimpin partai. Kita partai santun. Bahkan kita sudah menetapkan komitmen sebagai the party of ideas dan itu sudah sering kami sampaikan. Karena itu mari kita kengembangkan debat secara koseptual,” kata Sekjen Golkar Idrus Marham dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, (4/12).
Menurut Idrus, kegaduhan politik terjadi bukan cuma karena ulah para elite parpol, tetapi juga karena kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. “Kegaduhan bisa muncul kalau kebijakan yang ada tidak berorientasi kepada penyelesaian masalah rakyat. Enggak memberikan kepastian tentang harapan yang lebih baik. Ini kunci yang harus diselesaikan bersama-sama,” sambungnya.
Kebijakan tidak pro-rakyat ini, kata Idrus terlihat manakala program pemerintah diambil secara sentralistik tanpa melibatkan pemikiran daerah. Harusnya setiap kebijakan untuk daerah selalu melibatkan masyarakat di sana. Bukan langsung dari atas dan di bawah harus menerima. “Kebijakan harus diambil di daerah dan di pusat. Tidak sentral dan tidak otoriter karena ini adalah demokrasi,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jendral Bidang Infrastruktur & Transportasi DPP Golkar, Muhidin M Said. Muhidin menyatakan, selain parpol, aparat pemerintah pun sehrusnya ikut melakukan instropeksi diri. Ia menilai, kejadian belakangan ini yang membuat konstalasi politik menjadi gaduh, terbukti telah banyak merugikan masyarakat.
“Kasus mesuji yang menghebohkan belum selesai, kini sudah ada kasus penangkapan bocah 5 tahun karena diduga mencuri sandal. Ini kan sangat memprihatinkan. Stabilitas politik yang diharapkan tentu bakal jauh dari harapan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, kemarin.
Wakil Ketua Komisi V DPR ini menyatakan, daripada saling menyalahkan, seharusnya masalah seperti ini diselesaikan secara bersama-sama. Caranya dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. “Lebik baik kita duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Kalu masalah seperti ini dibiarkan berlarut-larut, kasihan masyarakat yang jadi korban,” tuturnya.
Muhidin membantah kalau selama ini Golkar melakukan kegaduhan politik apalagi sampai melakukan politik dua kaki. Sebab para kader Golkar memang telah dibiasakan untuk berpolitik santun. Kalaupun ada sedikit konflik yang terjadi dengan sesama parpol koalisi, menurutnya hal itu tidak perlu terlalu dibesarkan. “Itu kan hanya persoalan yang perlu diluruskan. Caranya ya dengan komunikasi antara sesama parpol koalisi,” tuturnya.
Menurutnya, wajar kalau selama ini terjadi sedikit konflik dengan parpol koalisi. Sebagai ajang untuk beradu ide dan gagasan, politik memang selalu bersifat dinamis. “Apalagi tahun ini pemilu semakin dekat. Tentunya semua parpol benar-benar fokus ke program-program yang menurut mereka sangat bermanfaat bagi rakyat,” tandasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Usul Bentuk Panja Tambang
Redaktur : Tim Redaksi