jpnn.com, PATI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memproyeksikan Pati menjadi kabupaten pertama di Indonesia, yang seluruh desanya punya program antikorupsi.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Penyuluhan Anti Korupsi dan Penandatanganan Pakta Anti Gratifikasi dalam Pelayanan bagi kepala Desa se-Kabupaten Pati.
BACA JUGA: Dukung Ganjar jadi Presiden, Komunitas Sopir Truk DKI Berharap Kesejahteraan Makin Meningkat
"Saya pengin Pati menjadi Kabupaten pertama di Jawa Tengah dan Indonesia yang seluruhnya punya program Desa AntiKorupsi," kata Ganjar di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Pati, Jateng, Rabu (7/12).
Ganjar mengatakan, nantinya Bupati dan jajaran, khususnya seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Pati, akan didampingi oleh inspektorat daerah beserta penyuluh antikorupsi.
BACA JUGA: 2023 Bisnis Pembiayaan Rumah Diprediksi Tumbuh, BTN Bidik 5,8 Juta Generasi Milenial
Pria 54 tahun ini juga menekankan kades untuk tidak menerima gratifikasi.
"Nah ini bagus ada penyuluh inspektorat, ini seragam dari penyuluh antikorupsi dan teman-teman ini di Pati khususnya, mendorong teman-teman Kades untuk tidak pungli (pungutan liar), korupsi, dan tidak menerima gratifikasi," tutur Ganjar.
BACA JUGA: Utamakan Prinsip K3, PLN Raih Penghargaan dari Kementerian ESDM
Dengan adanya program antikorupsi di seluruh desa Kabupaten Pati, Ganjar berharap pelayanan masyarakat makin baik, transparan, dan akuntabel.
Oleh karena itu, politikus PDIP ini mendorong Pemkab Pati mencontoh puluhan desa antikorupsi yang sudah ada di Jateng.
"Agar 29 desa antikorupsi yang ada di Jawa Tengah, yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba satu Kabupaten Pati, para petingginya atau kadesnya atau desanya betul-betul antikorupsi, contohnya sudah ada," katanya.
Dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pati yang bebas korupsi dengan cara tidak memberikan suap atau gratifikasi.
Ganjar juga menekankan pentingnya peran pengawasan dari para pimpinan di Pati.
"Partisipasi masyarakat penting untuk tidak iming-imingi. Tapi jangan sampai karena tidak memberi jadi dipersulit, tidak boleh. Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi dan mudah-mudahan kalau ini sukses kita terapkan di seluruh Jawa Tengah," serunya.
Sebelumnya, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang telah dinyatakan KPK menjadi desa berkategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Saat ini, Ganjar terus mendorong capaian tersebut direplikasi 7.809 Desa se-Jateng.
"Kalau ini 29 Kabupaten sudah kami bikin, ini sudah dievaluasi sama inspektorat kami. Karena sudah dievaluasi dari 29 ya desanya, nanti begitu iya kami langsung mau dorong seluruh desa wajib hukumnya. Kami kasih batas waktu, kami kasih guidanceny agar mereka bisa tinggal meniru saja," terang dia.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada