JAKARTA--Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dituding terlibat dalam pemilihan walikota Gorontalo. Keterlibatan itu disebut-sebut dengan penggalangan PNS dan politik uang (money politics).
"Kami punya bukti keterlibatan gubernur Gorontalo yang memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut dua (Marthen Taha). Bukti ini akan kami berikan dalam sidang pemeriksaan saksi," kata Sulistyowati, kuasa hukum pasangan calan walikota-wakil walikota Gorontalo nomor urut satu, Feriyanto Mayulu-Abdurrahman Bahmid, dalam sidang perdana sengketa pilkada Kota Gorontalo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (17/4).
Dibeberkannya, banyak sekali kecurangan yang dilakukan baik KPU maupun pasangan nomor urut dua. Yang paling parah adalah money politic lewat gubernur. Ini terjadi saat pembagian uang Rp 20 ribu di perayaan ultah istri gubernur.
"Ulang tahun itukan hanya sekali, kok ini berkali-kali meski dirayakan di tempat berbeda (rumah dinas dan posko pemenangan pasangan Marthen Taha)," ujarnya.
Lanjut Sulistyowati, harusnya pemerintah bersikap netral dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon. Parahnya lagi anggota DPD RI Hanna Fadel Muhammad juga mendukung pasangan nomor urut dua.
"Banyak program pusat seperti rumah layak huni, pemberian bibit ayam diklaim sebagai hasil perjuangan pribadi. Padahal itu adalah program pusat, tapi lucunya itu diakui gubernur dan ibu Hanna sebagai perjuangan mereka," kritiknya.
Belum lagi penggalangan PNS yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat perayaan HUT istri gubernur.
"Kami akan membawa ratusan saksi untuk membuktikan kecurangan tersebut serta keterlibatan gubernur maupun anggota DPD," tegasnya. (Esy/jpnn)
"Kami punya bukti keterlibatan gubernur Gorontalo yang memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut dua (Marthen Taha). Bukti ini akan kami berikan dalam sidang pemeriksaan saksi," kata Sulistyowati, kuasa hukum pasangan calan walikota-wakil walikota Gorontalo nomor urut satu, Feriyanto Mayulu-Abdurrahman Bahmid, dalam sidang perdana sengketa pilkada Kota Gorontalo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (17/4).
Dibeberkannya, banyak sekali kecurangan yang dilakukan baik KPU maupun pasangan nomor urut dua. Yang paling parah adalah money politic lewat gubernur. Ini terjadi saat pembagian uang Rp 20 ribu di perayaan ultah istri gubernur.
"Ulang tahun itukan hanya sekali, kok ini berkali-kali meski dirayakan di tempat berbeda (rumah dinas dan posko pemenangan pasangan Marthen Taha)," ujarnya.
Lanjut Sulistyowati, harusnya pemerintah bersikap netral dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon. Parahnya lagi anggota DPD RI Hanna Fadel Muhammad juga mendukung pasangan nomor urut dua.
"Banyak program pusat seperti rumah layak huni, pemberian bibit ayam diklaim sebagai hasil perjuangan pribadi. Padahal itu adalah program pusat, tapi lucunya itu diakui gubernur dan ibu Hanna sebagai perjuangan mereka," kritiknya.
Belum lagi penggalangan PNS yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat perayaan HUT istri gubernur.
"Kami akan membawa ratusan saksi untuk membuktikan kecurangan tersebut serta keterlibatan gubernur maupun anggota DPD," tegasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biaya Kampanye Mahal, Caleg Berkualitas Terpental
Redaktur : Tim Redaksi