JAKARTA - Nasib Bupati Padang Lawas (Palas), Sumut, Basyrah Lubis SH, di ujung tanduk. Jabatannya sebagai bupati berpeluang besar bakal dicopot. Ini terjadi jika Mahkamah Agung (MA) dalam fatwanya nanti menyatakan, Basyrah sudah memenuhi persyaratan untuk diberhentikan secara permanen dari jabatannya.
Terlebih lagi, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sudah mengajukan usul pemberhentian tetap Basyrah dari jabatannya, kepada Mendagri Gamawan Fauzi.
"Sudah ada usulan pemberhentian dari gubernur. Tapi kita tunggu pendapat MA. Kita sudah mengajukan permintaan fatwa ke MA. Kita ajukan pada 6 Februari lalu," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan kepada JPNN.
Mantan Deputi Bidang Politik Kantor Wapres itu menjelaskan, permohonan fatwa MA itu menyangkut apakah putusan MA terkait kasus Basyrah sudah memenuhi unsur syarat pemberhentian kepala daerah, sebagaimana diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005.
"Jadi, apakah hukuman percobaan itu bisa tidak menjadi dasar (pemberhentian, red)," kata Djohermansyah.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi terang-terangan mengaku belum bisa memutuskan nasib Basyrah Lubis yang sudah divonis MA. Putusan MA yang menyebutkan adanya hukuman masa percobaan untuk Basyrah, membuat Gamawan belum berani ambil sikap.
"Harus ada fatwa dulu," ujar Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan koran ini, Mantan Camat Barumun, Kabupaten Tapsel, Basyrah Lubis SH (saat ini menjabat Bupati Palas, red) divonis majelis hakim Mahkamah Agung (MA) dengan Ketua Majelis, H Mansur Kartayasa SH MH beserta anggota H M Zahruddin Utama SH MM dan R Imam Haryadi SH MA, pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amankan Pilkada, Kolaka Utara Butuh 700 Polisi
Redaktur : Tim Redaksi