jpnn.com - JAKARTA - Disahkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang baru, membawa angin segar bagi keberlangsungkan pemerintahan di Provinsi Riau. Karena ditangkapnya sang gubernur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak membuat daerah tersebut kehilangan sosok pemimpin.
Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riadmadji, dalam Undang-Undang Pemda yang baru, disebutkan wakil kepala daerah secara otomatis menjabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, ketika kepala daerah berstatus tersangka. Artinya, tidak seperti sebelumnya, jabatan pelaksana tugas baru dilimpahkan setelah status tersangka ditingkatkan menjadi terdakwa.
BACA JUGA: Diboyong ke Rutan, Gubernur Riau Tersenyum
"Misalnya terkait dengan Gubernur Riau yang ditangkap KPK, plt-nya langsung wagub. Nggak harus status yang bersangkutan menjadi terdakwa dulu. Masih tersangka juga tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah dilimpahkan ke wakil," kata Dodi di Jakarta, Jumat (26/9).
Meski begitu, Dodi mengatakan UU Pemda yang baru akan berlaku ketika nantinya telah ditetapkan masuk dalam lembaran negara. Sementara saat ini prosesnya baru disetujui oleh rapat paripurna DPR. Karena itu Dodi berharap proses administrasi UU Pemda dapat segera dirampungkan, sehingga segera dapat diberlakukan.
BACA JUGA: Sakit, Bambang Soeharto Tak Penuhi Panggilan KPK
"UU Pemda telah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Nah sebentar lagi akan didaftarkan ke Sekretariat Negara untuk memeroleh penomoran. Lalu kemudian ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk lembaran negara. Jadi memang ada banyak hal menarik dan itu demi perubahan yang lebih baik bagi Pemda nantinya ke depan,” ujar Dodi. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Laode Ida Desak DPD Ajukan Judicial Review UU Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala Daerah Tetap Boleh Jabat Ketua Parpol
Redaktur : Tim Redaksi