“Perbaikan permohonan sudah diterima (Mahkamah Konstitusi,red) pada 19 Oktober 2012 lalu. Dari perbaikan banyak sekali perubahan, yang prinsipnya meminta parpol tidak hanya bersifat nasional. Tapi dimungkinkan juga menjadi parpol yang bersifat lokal? ”tanya Hakim MK, Hamdan Zulfa di Jakarta, Senin (22/10).
Ia menanyakan hal tersebut saat memimpin sidang yang beragendakan perbaikan permohonan, pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008, tentang parpol.
Menjawab hal ini, Iskandar Zulkarnaen selaku kuasa hukum pemohon Jamaludin dan Andriyani, menyatakan, permohonan diajukan karena menilai saat sebuah parpol didirikan, seharusnya disebutkan jika bersifat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
“Intinya kita mengharapkan MK menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Partai Politik dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d, UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat,” kata Zulkarnaen sebelumnya.
Sidang yang dimulai pukul 13.00 Wib ini sendiri, berlangsung cukup singkat. Sebelum menutup sidang, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan, menerima sepenuhnya perbaikan yang ada.
"Nanti tinggal kami laporkan pada pleno hakim. Apakah perkara ini akan dilanjutkan pada sidang pleno dengan mengundang pemerintah dan DPR, atau bisa saja kalau menurut pleno cukup sampai disini, maka langsung akan dijatuhkan vonis,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Pilih 13 Calon Komisioner Komnas HAM
Redaktur : Tim Redaksi