"Mengganggu penyidikan? Enggaklah, karena kami punya tim biro hukum yang menangani kasus ini. Mereka yang menanganinya. Sementara proses penyidikan jalan terus," kata Bambang saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/10).
Ditambahkan, pengajuan gugatan oleh Korlantas itu bukanlah masalah bagi KPK. Namun, KPK tetap mempertimbangkan, perlu tidaknya ada gugatan tersebut. Pasalnya, gugatan didengungkan, saat Polri dan KPK tengah berupaya menyelesaikan kasus sengketa kewenangan dalam penanganan kasus Simulator.
"Ada persoalan di berbagai sisi, iya. Apa betul secara hukum Korlantas mempunyai kewenangan hukum melakukan gugatan. Apakah ini tidak melegitimasi surat yang dilakukan Kapolri, sehingga ini tidak bertentangan. Itu yang akan diajukan oleh kuasa hukum KPK," paparnya.
Seperti diketahui, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang dilayangkan itu terkait penyitaan dokumen dalam penggeledahan di kantor Korlantas, Jakarta Timur, 31 Juli 2012 lalu.
Menurut Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Puji Hartanto gugatan itu diajukan karena dalam penggeledahan tersebut KPK menyita ratusan dokumen yang kebanyakan tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korlantas.
Gugatan praperadilan itu, kata Puji, telah didaftar oleh pengacara Mabes Polri yaitu tim dari Hotma Sitompul, Juniver Girsang, dan Tommy Sitohang. Puji mengatakan seharusnya KPK memberitahukan alasan belum dikembalikannya dokumen itu. Jika memang masih disortir dokumen yang disita terlebih dahulu, pihaknya tentu akan memberi kesempatan pada KPK. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkumham Apresiasi Pembangunan Lapas di Tangerang
Redaktur : Tim Redaksi