jpnn.com - JAKARTA - Kalangan akademisi menilai pemerintah tidak serius untuk bebas dari penyakit mulut dan kaki (PMK) jika masih mengimpor daging dari negara-negara belum bebas virus yang menyebar melalui udara tersebut.
Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas Santosa menyatakan kalau Indonesia ingin terbebas dari penyakit mulut dan kuku, solusinya ialah tidak mengimpor daging dari negara-negara yang belum bebas PMK.
BACA JUGA: Pemkab Sleman Kendalikan Laju Penularan Virus PMK
Menurut dia, saat ini wabah PMK yang kembali merebak di tanah air sebagai gelombang kedua dari PMK yang terjadi pada 2022.
"Dugaan saya, penyebab gelombang pertama adalah pembukaan pintu impor daging sapi dari India, yang saat itu belum bebas PMK," ungkap Prof. Dwi Andreas dalam keterangannya, Sabtu (1/2).
BACA JUGA: PMK Nomor 109/2024 Dorong Efisiensi Proyek Nasional, Berlaku Mulai 23 Januari 2025
Dugaan Dwi Andreas Santoso bahwa wabah PMK berasal dari India cukup beralasan karena sebelumnya Indonesia telah dinyatakan bebas PMK sejak 1990. Sebaliknya, India belum bebas PMK.
Dia mengungkapkan bahwa hal itu terjadi karena Indonesia membuka pintu impor daging kerbau, salah satunya dari India. Adapun India merupakan negara yang belum bebas PMK.
BACA JUGA: DKPP Bantul: PMK pada Hewan Ternak Tak Menular ke Manusia
"Dugaan saya, ya, kemungkinan besar asalnya dari sana walaupun ada berbagai pendapat lainnya,” kata Prof Dwi Andreas.
Dia menjelaskan dampak wabah ini sangat signifikan bagi peternak, dengan penurunan populasi sapi perah mencapai sekitar 80 ribu ekor. Dari 580 ribu sapi perah pada 2021, jumlahnya turun menjadi 507 ribu di 2022.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur Muthowif mengatakan merebaknya wabah PMK diduga berawal dari daging kerbau impor asal India yang masuk sejak 2016.
Sebenarnya, kata Muthowif, Gubernur Jatim Soekarwo saat itu sudah melarang adanya daging kerbau impor. Namun, di lapangan justru diperjual belikan secara bebas.
"Itu yang kami khawatirkan, karena PMK ini membuat kerugian ekonomi yang cukup besar, meski kala itu sempat ada penolakan, tetapi impor daging kerbau asal India ini tetap berjalan hingga saat ini," tambahnya.
Sebagai informasi, di tengah merebaknya wabah PMK, pemerintah tetap melanjutkan rencana impor daging dari India.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah akan menugaskan BUMN Pangan untuk mengimpor daging kerbau setelah ada keputusan resmi pemerintah.
Menurut dia, keputusan penugasan tersebut akan terbit secepatnya pekan depan.
Dia menjelaskan importasi daging kerbau akan memakan waktu sekitar sebulan.
Ketut menjelaskan saat ini izin impor kerbau dan sapi masih ditunda agar peternak lokal dapat menikmati masa panen.
"Kami tidak mempermasalahkan penugasan maupun izin impor daging agar harga daging dalam negeri naik dahulu. Tujuannya agar peternak di dalam negeri bisa menikmati masa panen," kata Ketut, Jumat (31/1).
Diketahui, pemerintah menugaskan PT Rajawali Nusantara Indonesia untuk mengimpor 100 ribu ton daging kerbau dari India.
"Artinya, kami masih bisa mengejar pengadaan daging kerbau menjelang Ramadan 2025. Pekan depan proses penugasan impor daging kerbau sepertinya akan dimulai," katanya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad