BREBES - Sekolah dan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendesak pemerintah memberikan perhatian yang sama dengan sekolah dan guru lain yang dibiayai oleh negara.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Jatirokeh, Songgom, Brebes Jawa Tengah, KH Nasruddin kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh yang hadir dalam Halaqqoh Nasional yang diadakan FKDT di Ponpes itu, Kamis (6/6).
Pada acara yang dihadiri oleh Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE, utusan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) serta para pimpinan Ponpes dan Madrasah Diniyah Takmiliyah se Indonesia itu, KH Nasruddin terangan-terangan menyindir Mendikbud.
"Kami mewakili teman-teman yang termarjinalkan. Orang-orang menikmati pembangunan, kekayaan Indonesia, kok teman-teman saya belum menikmati pembangunan itu. Baru kecipratan, baru kesaweran saja," kata KH Nasruddin.
Anggota Komisi X DPR RI itu menjelaskan bahwa sebelum adanya Republik Indonesia, yang namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Pondeok Pesantren sudah ada. Bahkan dia menyebut Madrasah Diniyah bukan saja berkontribusi dalam dunia pendidikanm tapi juga kemerdekaan Republik Indonesia.
"Saya minta pada Pak Menteri selaku pengguna anggaran pendidikan yang berasal dari 20 persen APBN. Lebih Rp 350 triliun anggaran pendidikanm masa Rp 3 miliar saja tidak bisa diberikan untuk guru Diniyah, itu ada apa," ujar politisi Golkar itu.
KH Nasruddin menegaskan konferensi nasional FKDT itu memang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi yang disampaikan pada pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kami minta disejajarkan dengan sekolah-sekolah lain dalam perhatian pemerintah. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sejajar, Ustad dan Ustadzah pengajar yang memenuhi syarat ketentuan agar bisa ikut sertifikasi guru. Ini penting dalam rangka meningkatkan mutu Diniyah," katanya menyampaikan tuntutan.
Dia menambakan, Ponpes dan Madrasah Diniyah menjadi pusat pembinaan moral akhlakul karimah. Kalau nanti perhatian pemerintah terhadap Diniyah sama porsinya dengan sekolah negeri lain, FKDT siap melakukan reformasi agar sekolah dan guru-guru Madrasah Diniyah secara kualitatif bisa dipertanggung jawabkan.
Saat itu Ketua Umum FKDT, KH Sumitro menyampaikan langsung hasil rekomendasi Halaqqoh tersebut kepada Mendikbud Mohammad Nuh.
Sedianya tuntutan itu akan disampiakan kepada Menteri Agama Surya Dharma Ali selaku pihak yang paling bertanggung jawab pada guru dan sekolah Madrasah. Namun SDA berhalangan hadir.(fat/jpnn)
Desakan ini disampaikan langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Jatirokeh, Songgom, Brebes Jawa Tengah, KH Nasruddin kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh yang hadir dalam Halaqqoh Nasional yang diadakan FKDT di Ponpes itu, Kamis (6/6).
Pada acara yang dihadiri oleh Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE, utusan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) serta para pimpinan Ponpes dan Madrasah Diniyah Takmiliyah se Indonesia itu, KH Nasruddin terangan-terangan menyindir Mendikbud.
"Kami mewakili teman-teman yang termarjinalkan. Orang-orang menikmati pembangunan, kekayaan Indonesia, kok teman-teman saya belum menikmati pembangunan itu. Baru kecipratan, baru kesaweran saja," kata KH Nasruddin.
Anggota Komisi X DPR RI itu menjelaskan bahwa sebelum adanya Republik Indonesia, yang namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Pondeok Pesantren sudah ada. Bahkan dia menyebut Madrasah Diniyah bukan saja berkontribusi dalam dunia pendidikanm tapi juga kemerdekaan Republik Indonesia.
"Saya minta pada Pak Menteri selaku pengguna anggaran pendidikan yang berasal dari 20 persen APBN. Lebih Rp 350 triliun anggaran pendidikanm masa Rp 3 miliar saja tidak bisa diberikan untuk guru Diniyah, itu ada apa," ujar politisi Golkar itu.
KH Nasruddin menegaskan konferensi nasional FKDT itu memang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi yang disampaikan pada pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kami minta disejajarkan dengan sekolah-sekolah lain dalam perhatian pemerintah. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sejajar, Ustad dan Ustadzah pengajar yang memenuhi syarat ketentuan agar bisa ikut sertifikasi guru. Ini penting dalam rangka meningkatkan mutu Diniyah," katanya menyampaikan tuntutan.
Dia menambakan, Ponpes dan Madrasah Diniyah menjadi pusat pembinaan moral akhlakul karimah. Kalau nanti perhatian pemerintah terhadap Diniyah sama porsinya dengan sekolah negeri lain, FKDT siap melakukan reformasi agar sekolah dan guru-guru Madrasah Diniyah secara kualitatif bisa dipertanggung jawabkan.
Saat itu Ketua Umum FKDT, KH Sumitro menyampaikan langsung hasil rekomendasi Halaqqoh tersebut kepada Mendikbud Mohammad Nuh.
Sedianya tuntutan itu akan disampiakan kepada Menteri Agama Surya Dharma Ali selaku pihak yang paling bertanggung jawab pada guru dan sekolah Madrasah. Namun SDA berhalangan hadir.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tender Buku Kurikulum 2013 Rampung
Redaktur : Tim Redaksi