jpnn.com, JAKARTA - Guru honorer non-K2 meminta dukungan PGRI agar NIP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I segera diterbitkan. Selain itu mereka juga meminta agar segera ada rekrutmen PPPK tahap II untuk guru honorer non-K2 serta tenaga kependidikan.
“Kami sudah menyampaikan secara resmi kepada ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah tentang hasil RDPU PGHRI (Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia)) dengani Komisi X DPR RI pada 28 Januari 2020," kata Ketua DPD Forum Honorer Non Kategori Indonesia Komnas PGHRI Aenurrofiq Abdiwibowo kepada JPNN.com, Minggu (22/3).
BACA JUGA: Guru Honorer Ada yang Menyambi Tukang Parkir, Ingin jadi PNS Tanpa Tes
Selain itu, disampaikan juga permohonan bimbingan, fasilitasi dan advokasi kepada PGRI provinsi untuk menjadi program kerja PGRI di tingkat daerah, provinsi dan pusat. Di samping memfasilitasi tindak lanjut pengawalan hasil RDPU PGHRI dengan Komisi X DPR RI kepada Komisi X DPR RI, Gubenur Jawa Tengah, Ketua Umum PB PGRI dan Presiden RI.
"Kami minta dukungan agar segera ditetapkan NIP bagi yang lolos seleksi PPPK tahap I serta regulasi rekruitmen PPPK tahap II untuk memberi kesempatan bagi honorer nonkategori pendidik dan tenaga kependidikan berdasar Dapodik Kemendikbud dan naskah akademis kajian PP 49 Tahun 2018 pada 2020-2024," terangnya.
BACA JUGA: Berita Duka, Tiga Dokter Meninggal Diduga Terpapar Virus Corona
Aenurrofiq yang juga wakil ketua umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Komnas PGHRI menambahkan pihaknya berharap selama masa tunggu pemerintah diharapkan menerbitkan regulasi Kemendikbud serta kementerian terkait agar honorer mendapatkan hak layak upah atau adanya standarisasi upah. Juga kemudahan mengikuti PPG (pendidikan profesi guru) dan program pemerintah lainnya.
Permintaan lainnya adalah pelaksanaan juknis BOS 50% untuk honorer agar di tiap kabupaten memaksimalkan juknis tersebut.
BACA JUGA: Jazuli Juwaini Pimpin Gerakan Pembagian Masker dan Disinfektan ke Rumah Ibadah
"Alhamdulillah laporan kami direspon baik oleh Ketua PGRI Jateng yang tidak lelah dan tidak bosan menerima dan memperjuangkan honorer K2 dan nonkategori agar mendapatkan kesejahteraan dan legalitas bisa mengikuti rekruitmen PPPK tahap 2 dan selanjutnya," ucapnya.
PGRI adalah rumah bagi guru baik itu PNS maupun non PNS. Bahkan sudah menjadi program kerja PGRI untuk memperjuangkan guru (PNS dan non PNS Guru serta tenaga kependidikan).
PGRI meminta seluruh honorer agar mengikuti perkembangan dan menjadi guru penggerak di sekolah. Ini sebagai bukti honorer berkualitas dan kapabel sehingga layak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"PGRI juga mengimbau serta mempersiapkan diri bilamana dibuka kembali rekruitmen PPPK Tahap 2 semua honorer sudah siap mengikuti tes dan memenuhi persyaratan dari pemerintah. PGRI akan membantu mengomunikasikan kepada PGRI kabupaten agar tiap kabupaten bisa memaksimalkan upah honorer sesuai juknis BOS," tandasnya.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad