KARATUNG--Praktik pilih kasih dalam penyaluran tunjangan perbatasan (TP) masih nampak. Ini tersiar setelah pengakuan sejumlah guru di pulau perbatasan kepulauan Nanusa tepatnya di Pulau Karatung, Kakorotan, Laluhe, Dampulis dan Marampit yang sampai saat ini belum menerima hak tersebut.
"Nama kami masuk daftar penerima tunjangan perbatasan 2011. Penilaiannya sudah memenuhi syarat. Anehnya saat penyaluran dana tersebut, hak kami tak diberikan," ungkap sejumlah guru yang meminta namanya tidak dikorankan.
Sejumlah tenaga pendidik ini menduga penyaluran TP ini ada permainan. "Dananya bisa diterima, asalkan ada setoran yang kami berikan. Kalau tidak TP ini disalurkan ke guru lainnya yang siap memenuhi permintaan pihak penyalur," ujar tenaga pendidik tersebut.
Tragisnya hak yang wajib direalisasikan ke guru perbatasan justru diterima guru di Kota Melonguane, Lirung, Beo dan desa pinggiran tiga kota tersebut.
"Ini kan tidak adil. Masakan guru di perkotaan dapat tunjangan perbatasan, lantas kami di perbatasan tak menerima. Kami minta ini diseriusi petinggi Pemkab Talaud dan wakil rakyat serta aparat kepolisian," tandas guru tersebut.
Bupati Talaud Drs Costantine Ganggali MM dan anggota DPRD Talaud Maxi Lua langsung angkat suara. "Kami minta ini diseriusi Dikpora Talaud. 2012, wajib guru perbatasan di Kepulauan Nanusa yang masuk daftar penerima TP dan memenuhi syarat sebagai penerima TP, diberikan haknya," tegas Ganggali dan Lua.
Kadis Dikpora Talaud Ir JCF Papia MSi mengatakan penyaluran TP sudah sesuai aturan dan penilaian kinerja guru. " Jadi tak ada praktik pilih kasih dalam penyaluran TP. Soal laporan guru yang mengaku masuk daftar penerima TP, lantas tak menerima dana akan kami sikapi," ujar Papia.(*)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Pelototi Guru, Belum Hasilkan Anak Bangsa Berkualitas
Redaktur : Tim Redaksi