jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Jazilul Fawaid mengatakan MPR sejak awal telah memosisikan diri sebagai perekat antarlembaga dan kebangsaan.
Menurut Jazilul, meskipun fungsi ini di luar tugas yang diamanatkan konstitusi, tetap akan dijalankan terus menerus demi kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Gus Jazil: Alhamdulillah, MPR Sebagai Perekat Bangsa Didukung Rakyat
"MPR memang sedari awal memosisikan diri sebagai perekat bangsa," kata Jazilul dalam diskusi Empat Pilar MPR "Meningkatkan Kepercayaan Publik kepada MPR Sebagai Perekat Kebangsaan" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/7).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang karib disapa Gus Jazil itu menjelaskan sejak awal periode 2019-2024, MPR melakukan silaturahmi dengan berbagai pihak.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Menjaga dan Melestarikan Pancasila
Menurut dia, silaturahmi MPR kala itu dalam konteks mengantarkan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024, sekaligus meminta masukan terkait wacana amendemen UUD NRI 1945. Hal ini merupakan bagian dari upaya MPR menjadi perekat kebangsaan.
"Ini program pertama MPR di luar konstitusi, bersilaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa ini, di antaranya mantan presiden, dan ormas," kata Gus Jazil.
BACA JUGA: Panglima TNI dan Pangab Singapura Gelar Pertemuan, Nih Agendanya
Ia menambahkan MPR juga terus menjaga iklim organisasi, meskipun diisi oleh sembilan fraksi dan satu kelompok DPD.
Menurut Gus Jazil, berdasar temuan dalam disertasinya, yang paling berpengaruh terhadap kepemimpinan kolektif kolegial adalah iklim organisasi.
“Dan yang paling berpengaruh terhadap kepemimpinan kolektif kolegial sebagaimana yang saya lakukan penelitian, itu adalah iklim organisasi,” kata dia.
Ia sependapat bahwa iklim di MPR dan DPR berbeda. Menurutnya, hadirnya sembilan fraksi plus satu kelompok DPD di unsur pimpinan, telah membuat iklim organisasi MPR lebih adem.
"Jadi, kepemimpinannya kolektif kolegial. Kalau di DPR kan cuma lima partai saja, kalau kami (MPR) semuanya. Bukan hanya partai tetapi kelompok DPD ada di situ," kata dia.
Karena itu, ujar dia, seluruh keputusan yang diambil itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. "Dan apa yang diputuskan ini tidak menjadikan polemik,” tegasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy