jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengajak para kepala desa dan masyarakat bersama-sama menata desa, agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.
Abdul Halim yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan ajakannya, pada Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (8/6).
BACA JUGA: Gus Menteri Sebut BUMDes Kunci Pemulihan Ekonomi Tingkat Desa
"Saya yakin kepala desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi," ujar Halim Iskandar.
Menurut Gus Menteri, dana desa sangat memberikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak.
BACA JUGA: Gus Menteri: Desa Punya Tanggung Jawab Cukup Besar untuk Memulihkan Ekonomi Nasional
Ia juga mengatakan, pihaknya saat ini sedang fokus dengan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa, untuk menghasilkan potret kondisi riil terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi.
SDGs Desa memberikan perhatian seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan potensi yang dimiliki desa.
BACA JUGA: Gus Menteri Beri Penghargaan untuk 170 Desa di Lamongan yang Tuntaskan Data SDGs
Data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa yakni 38.533 desa dengan 25.571.830 kepala keluarga.
Total warga mencapai 75.429.368 orang.
"Ini menunjukkan sudah 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen," ucapnya.
Doktor Honoris Causa dari UNY ini optimistis, proses pemuktahiran data berbasis SDGs Desa bakal tuntas akhir Juli ini.
Dengan demikian, permasalahan desa bisa dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang berbasis data.
Hal tersebut akan membuat musyawarah desa (Musdes) tidak lagi adu otot, tetapi adu data soal permasalahan yang dihadapi. Seperti perempuan, anak, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.
"Itulah makanya, kami terus memantau agar pemetaan dan pendataan berbasis SDGs Desa bisa dilaksanakan secara maksimal, hingga perencanaan pembangunan sudah berbasis masalah," katanya.
Gus Menteri mengatakan, ada enam hal yang menjadi ukuran keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Yakni, sejauh mana kebijakan di desa tentang DRPPA.
Kemudian, meningkatkan perempuan wirausaha di desa, meningkatkan keterwakilan perempuan di struktur desa dan BPD dan meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa.
Ukuran lainnya, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak dan tidak anak yang menikah di bawah 18 tahun.
Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT akan merancang penghargaan untuk kepala desa perempuan dengan enam kategori yang dipaparkan oleh Menteri PPA Gusti Bintang Puspayoga pada 2022.
Setelah itu, Gus Menteri bersama Menteri Bintang Puspayoga kemudian menggelar dialog dengan kepala desa perempuan se-Indonesia yang hadir secara online maupun offline.
Gus Menteri mendengarkan langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh sejumlah kepala desa berkaitan dengan isu perempuan dan anak, termasuk soal penanganan stunting.
Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Isu ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, khususnya bagi perempuan.
Hal itu terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara perempuan dan laki-laki masih selisih jauh.
"Ketika kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dari sana kita melihat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan masih sangat menganggap besar. Ini menjadi PR kita bersama," papar Bintang.
Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa tingkat IPM laki-laki pada 2020 sebesar 75,98.
Sedangkan IPM perempuan baru 69,19. Dalam IDG yang mengukur peran aktif perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Turut hadir bersama Halim Iskandar, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati.
Kemudian, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Suprapedi serta Pejabat Eselon II Kemendes PDTT.
Aisyah Gamawati dan Harlina Sulistyorini sebelumnya dikukuhkan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga Sebagai Pengurus Paguyuban Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia.(*/JPNN)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang