jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengeluarkan lima sikap terkait polemik restrukturisasi pembentukan holding BUMN.
Poin-poin sikap tersebut berdasarkan pada lima prinsip Nahdlatul Ulama (NU) yang digariskan Hadratusy Syeikh Hasyim Asy’ari pada 92 tahun lalu.
BACA JUGA: Konsolidasi Holding BUMN Tambang Terganjal
Salah satunya GP Ansor berpegang teguh pada prinsip tawasuth-moderat alias netral dalam holding BUMN.
Namun, GP Ansor lebih menginginkan restrukturisasi BUMN disikapi dan diputuskan secara tepat.
BACA JUGA: Gus Yaqut: Ansor Akan Gelar Turnamen Piala Hariyanto Arbi
Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, BUMN bukan sekadar badan usaha.
Menurut pria yang karib disapa Gus Yaqut itu, BUMN merupakan representasi dari penguasaan negara yang harus menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, serta sesuai dengan perkembangan zaman.
BACA JUGA: Yakinlah, Kapolri Tak Mungkin Beriktikad Buruk ke Umat Islam
“Kami menghendaki BUMN semakin memiliki kompetensi, daya saing, efisiensi dan kelincahan dalam bergerak,” kata Gus Yaqut, Senin (5/2).
Di menambahkan, GP Ansor juga memandang BUMN dalam perspektif tawazun-seimbang dalam penguatan penguasaan negara di sektor strategis dan penciptaan manfaat besar untuk kemakmuran rakyat.
“Dengan kata lain, tangan negara harus kuat di BUMN dan BUMN itu sendiri juga semakin kuat dan jadi juara. Tidak hanya di skala nasional, tapi juga dunia internasional,” kata Gus Yaqut.
Gus Yaqut menambahkan, GP Ansor dalam setiap gerak dan langkah mengikuti prinsip i’tidal-adil, tegak lurus, dan tidak memihak kecuali pada kebenaran. Begitu pula dalam menyikapi holding BUMN.
GP Ansor menolak keras modifikasi hukum dan mengabaikan peraturan-peraturan perundang-undangan berlaku, terutama UU BUMN, UU Keuangan Negara dan terutama pada UUD 1945, dalam rangka memuluskan suatu kepentingan berdampak pada keragu-raguan dan multiinterpretasi serta bias tafsir atas penguasaan negara di dalam sektor strategis nasional.
Sekaligus, menghambat BUMN agar bisa berkelas dunia, profesional dan transparan untuk memakmurkan rakyat.
Pengelolaan dengan konsep inbreng dan skema bisa menimbulkan keraguan dan melemahkan penguasaan negara.
“GP Ansor mendukung pengelolaan sektor migas oleh BUMN dengan penyertaan negara secara langsung dan upaya hilirisasi tambang dan pembangunan profesionalisme dan transparansi dari holding BUMN tambang, khususnya dalam rangka alih penguasaan PT Freeport Indonesia,” papar Gus Yaqut.
Gus Yaqut melihat persoalan restrukturisasi BUMN dengan kacamata tasamuh-menghargai perbedaan dan kekhasan dimiliki oleh setiap BUMN.
Terutama di bidang-bidang khusus dan serta memiliki sejarah dan usia sama dengan Indonesia.
“Dengan kata lain, GP Ansor menghendaki pemerintah membentuk holding BUMN dengan kehati-hatian tinggi dan kecermatan analisis. Baik dalam menimbang efektivitas dan manfaat BUMN bagi rakyat, sekaligus menciptakan #BUMNJuara #MenujuKelasDunia di bidangnya masing-masing. Entah tambang, minyak, gas , ketenagalistrikan, dan sektor sumber daya alam strategis lainnya,” tambah Gus Yaqut.
Dia menambahkan, GP Ansor mendorong semangat amar ma’ruf nahyi munkar alias mengajak pada kebaikan dan menjauhkan atau menolak segala bentuk keburukan sampai merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Caranya dengan mengingatkan pemerintah, terutama presiden, agar berhati-hati dan jeli dalam menyikapi dan memutuskan terkait polemik holding BUMN.
“Sekali lagi, sikap GP Ansor ini didasari pada semangat #KitaIniSama mendambakan agar negara secara kuat mampu menguasai BUMN kuat dan bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat dapat menjadi kebanggaan serta menjadi juara, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia internasional,” ujar Gus Yaqut. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ansor Serius Banget Dukung Cak Imin di Pilpres, Nih Buktinya
Redaktur & Reporter : Ragil