jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal melakukan konsolidasi kebangsaan, termasuk terhadap Habib Rizieq Shihab.
Dedi mengatakan, jika Presiden Ketujuh RI itu membiarkan kondisi tersebut berlarut, pemerintah sendiri yang akan rugi.
BACA JUGA: Habib Rizieq Dianggap Pantas Masuk Wantimpres Jokowi
"Rizieq Shihab terbukti memiliki militansi yang cukup besar di negara ini, tidak ada salahnya pemerintah mengakui itu," kata Dedi kepada jpnn.com, Jumat (6/11).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini juga menambahkan, masyarakat menangkap kesan bahwa pemerintah menolak rencana kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu ke Indonesia.
BACA JUGA: Bandara Soetta Objek Vital Nasional, Kombes Yusri Ingatkan Calon Penjemput Habib Rizieq
Dedi menilai hal itu terjadi karena pemerintah gagal mengidentifikasi konflik internal kebangsaan, sehingga nuansa kontestasi politik pasca-pemilu masih berlanjut.
"Terlebih, pemerintah tidak segera lakukan konsolidasi kebangsaan dengan merangkul semua elemen, termasuk Rizieq Shihab, sehingga nuansa kontestasi itu mereda," jelas dia.
BACA JUGA: Politikus PKS Khawatir Hal Buruk Akan Menimpa Habib Rizieq
Dedi juga mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang Rizieq. Dedi menganggap pernyataan Mahfud justru membuktikan kegagalan pemerintah menjalankan tugasnya.
"Pernyataan Menko Polhukam terkait Rizieq Shihab itu menandai adanya anggapan serius terhadap ketokohan Rizieq seolah-olah ditempatkan sebagai kontrapemerintah, padahal semestinya siapa pun warga negara mendapat anggapan yang setara," kata dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga