jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan perkelahian seorang pria bergamis putih dan berkopiah dengan aparat di Surabaya, Jawa Timur, merupakan persoalan serius bangsa akhir-akhir ini.
"Saya melihat ini persoalan serius terkait dengan bangsa akhir-akhir ini. Potret ini begitu nyata dan bukan hanya terjadi di Jawa Timur, banyak kasus serupa terjadi di berbagai daerah," ucap Didik kepada jpnn.com, Kamis (21/5).
BACA JUGA: Habib Umar Bangil Dibegitukan, MUI Jatim Jadi Khawatir
Belakangan, identitas pria berjubah itu diketahui, yakni Habib Umar Assegaf Bangil, pengasuh Majelis Roudhotus Salaf, Bangil, Pasuruan.
Sang Habib yang menunggangi sedan Toyota Camry bernomor polisi N 1 B menolak saat disuruh putar balik.
BACA JUGA: Info Terbaru soal Habib Umar Bangil Vs Petugas: Satpol PP Surabaya Lapor Polisi
Cekcok yang berujung perkelahian itu terjadi di titik pemeriksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Surabaya di Exit Tol Satelit pada Rabu (20/5) sore.
Nah, Didik mengatakan apabila pemerintah tidak tanggap terhadap situasi masyarakat saat ini, serta tidak segera mencarikan jalan keluar, maka tidak tertutup kemungkinan akan menstimulasi munculnya frustasi publik.
BACA JUGA: Viral: Video Habib Ogah Patuhi PSBB, Malah Berantem dengan Petugas
"Potret demikian menunjukkan kepada kita semua begitu frustrasinya masyarakat sekarang sehingga dengan mudah meluapkan emosi yang berlebihan," ujar legislator Partai Demokrat ini.
Di sisi lain, katanya, kondisi psikologis masyarakat tersebut juga sebagai oto kritik terhadap kebijakan, ketegasan dan kearifan pemimpin bangsa ini yang tidak memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada masyarakat. Ketidaktegasan pemimpin, anggapan ucapan dan tindakan yang mencla-mencle serta tidak bisa dipegang.
Disharmoni keputusan dan kebijakan lintas kementerian dan kelembagaan dalam bentuk ego sektoral juga membuat bingung masyarakat. "Bisa saja masyarakat bingung memedomani kebijakan pemerintah. Tetapi jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi kepada pemimpinnya, pemerintahnya, bisa sangat bahaya," lanjut politikus asal Jawa Timur ini.
Diakui Didik, melayani masyarakat memang tidak mudah, mengayomi masyarakat tidak gampang, tetapi itu memang tugas pejabat negara dan pemerintah.
Untuk itu pihaknya meminta pemerintah membuat aturan yang tegas, utuh dan terintegrasi yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Jangan pernah membuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat, karena suara pemerintah itu hakekatnya harusnya refleksi suara rakyat.
Kemudian, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang baik dan utuh. Pastikan semua lapisan masyarakat mengetahui dan memahami. Terus tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib hukum dan aturan.
Selain itu, pastikan aparat penegak hukum dan aparat negara yang bertugas menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, pengayom masyarakat. Sabar, profesional dan proporsional.
"Jangan sampai sebaliknya, petugasnya emosional, tindakannya provokatif, pendekatannya dengan cara kasar," ucap ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat ini.
Yang tidak kalah penting lagi, tambah Didik, para pemimpin bangsa termasuk Presiden Joko Widodo harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Harus menjadi sosok pemimpin yang bijak, tegas, dan mumpuni dalam memimpin.
"Karena perilaku publik sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh perilaku pemimpinnya. Kalau rakyat sudah tidak percaya pemimpin, bisa dipastikan arah pengelolaan negara ini sudah mendekati bahaya," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam