jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habiburokhman menyarankan kepada anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut agar mencabut laporannya terhadap komika Mamat Alkatiri.
Meskipun Brigitta memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, tetapi Habiburokhman menilai laporan terhadap Mamat Alkatiri lebih baik tidak perlu dilakukan karena hanya menguras energi dan membuang waktu saja.
BACA JUGA: Komentari Laporan Hillary, Fadli Zon Mengaku Terhibur Dikritik Mamat Alkatiri
"Jadi saran saya selaku Wakil Ketua MKD, saudari Hillary tidak perlu ditindaklanjuti laporan tersebut," kata Habiburokhman melalui keterangan yang diterima, Kamis (6/10).
Habiburokhman menilai roasting, hinaan, dan kritikan tidak akan memengaruhi nama seorang wakil rakyat.
BACA JUGA: Mamat Alkatiri Tersandung Masalah Gegara Roasting Brigitta Lasut, Randhika Djamil Bilang Begini
Menurut dia, kredibilitas wakil rakyat dinilai dari kinerjanya yang memberikan manfaat terhadap rakyat.
Dia menyarankan agar pihak-pihak yang mengkritik anggota DPR diberikan penjelasan atau balik dikritik karena Indonesia adalah negara demokrasi.
BACA JUGA: Gegara Roasting Anggota DPR, Komika Mamat Alkatiri Dilaporkan ke Polisi
Namun jika kritik yang dilontarkan menggunakan kata-kata kasar, lebih baik tidak digubris.
"Jika kritikan di luar konteks atau bahkan menggunakan kata-kata kasar baiknya ya biarkan saja, karena justru orang yang menggunakan kata-kata kasar tersebut yang namanya menjadi jelek," ujarnya.
Sebelumnya, Hillary Brigitta Lasut melaporkan komika Mamat Alkatiri ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik.
Laporan tersebut dibuat pada 3 Oktober 2022 di Polda Metro Jaya.
Hillary mengunggah foto surat tanda terima laporan kepolisian di akun Instagramnya @hillarybrigitta.
Brigitta menyesalkan penggunaan kata kasar dalam materi roasting yang disampaikan Mamat Alkatiri.
Dia mengatakan penggunaan kata kasar tidak pas untuk digunakan sebagai kritik dan penggunaan kata kasar lebih tepat, termasuk bully atau pelecehan verbal.
Menurut dia, pejabat publik, pembantu rumah tangga, atau siapa pun warga negara mempunyai hak untuk dilindungi harkat martabatnya dari kekerasan verbal. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi