JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan sejak 10 tahun terakhir Polri sudah menghabiskan hampir Rp2 triliun dana kredit ekspor (KE) untuk pengadaan alat komunikasi dan jaringan komunikasi (Alkom dan Jarkom). Tapi teknologi Alkom Jarkom Polri tetap ketinggalan zaman, abal-abal dan tidak terintegrasi dari Sabang sampai Marauke.
"Dalam setiap proyek pengadaan Alkom Jarkom, Polri tidak mendapatkan teknologi yang terbaru dan terbaik. Dalam kontrak disebutkan, Polri mendapatkan dualmode sistem, analog dan digital. Tapi realisasinya teknologi yang diberikan rekanan hanya analog. Seharusnya dengan dana yang dikeluarkan begitu besar Polri sudah memiliki Alkom Jarkom berteknologi tinggi dengan digital sistem yang terintegrasi dari Sabang sampai Marauke, kata Neta S Pane, di Jakarta, Selasa (21/5).
IPW menilai, mafia proyek sengaja mengkondisikan agar Polri tidak punya pilihan teknologi dan pilihan harga, sehingga selalu tergantung pada mereka. Untuk itu mata rantai mafia proyek ini harus diputus dan para mafianya diusut KPK. Polri juga perlu mengaudit dan mengevaluasi kinerja rekanan yang memonopoli pengadaan Alkom Jarkom, pinta Neta.
"Tujuannya agar proyek Alkom Jarkom Polri tidak jadi korban akal-akalan dan kongkalikong. Polri harus memblacklis rekanan tersebut dan mencari alternatif teknologi Alkom Jarkom yang terbaik bagi masa depan Polri. Jika tidak, Polri akan terus-menerus dijarah mafia proyek, sementara teknologi Alkom Jarkomnya tetap abal-abal dan terbelakang," tegasnya.
Selain itu lanjutnya, IPW memberi apresiasi kepada Kapolri yang sudah membatalkan proyek Police Backbone 2 senilai Rp1,2 triliun serta meninjau ulang proyek Jarkom Polda Sumbar senilai Rp15 juta dolar AS, Jabar Rp18 juta dolar AS, NTT Rp6 juta dolar AS.
"IPW berharap proyek-proyek Alkom Jarkom tidak seperti proyek Simulator SIM yang penuh kolusi dan korupsi yang akan menyeret sejumlah jenderal ke KPK," ujar Neta S Pane. (fas/jpnn)
"Dalam setiap proyek pengadaan Alkom Jarkom, Polri tidak mendapatkan teknologi yang terbaru dan terbaik. Dalam kontrak disebutkan, Polri mendapatkan dualmode sistem, analog dan digital. Tapi realisasinya teknologi yang diberikan rekanan hanya analog. Seharusnya dengan dana yang dikeluarkan begitu besar Polri sudah memiliki Alkom Jarkom berteknologi tinggi dengan digital sistem yang terintegrasi dari Sabang sampai Marauke, kata Neta S Pane, di Jakarta, Selasa (21/5).
IPW menilai, mafia proyek sengaja mengkondisikan agar Polri tidak punya pilihan teknologi dan pilihan harga, sehingga selalu tergantung pada mereka. Untuk itu mata rantai mafia proyek ini harus diputus dan para mafianya diusut KPK. Polri juga perlu mengaudit dan mengevaluasi kinerja rekanan yang memonopoli pengadaan Alkom Jarkom, pinta Neta.
"Tujuannya agar proyek Alkom Jarkom Polri tidak jadi korban akal-akalan dan kongkalikong. Polri harus memblacklis rekanan tersebut dan mencari alternatif teknologi Alkom Jarkom yang terbaik bagi masa depan Polri. Jika tidak, Polri akan terus-menerus dijarah mafia proyek, sementara teknologi Alkom Jarkomnya tetap abal-abal dan terbelakang," tegasnya.
Selain itu lanjutnya, IPW memberi apresiasi kepada Kapolri yang sudah membatalkan proyek Police Backbone 2 senilai Rp1,2 triliun serta meninjau ulang proyek Jarkom Polda Sumbar senilai Rp15 juta dolar AS, Jabar Rp18 juta dolar AS, NTT Rp6 juta dolar AS.
"IPW berharap proyek-proyek Alkom Jarkom tidak seperti proyek Simulator SIM yang penuh kolusi dan korupsi yang akan menyeret sejumlah jenderal ke KPK," ujar Neta S Pane. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Terdakwa Kasus Chevron Temui Komnas HAM
Redaktur : Tim Redaksi