JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens berpendapat, untuk menghadapi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Susilo Bambang Yudhoyono tidak semestinya sampai menggadaikan jabatannya sebagai presiden.
"Kekeliruan SBY menggunakan panggung kenegaraan untuk menghantam Anas Urbaningrum," kata Boni di sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Rabu (20/2).
Sebelumnya SBY sempat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi kejelasan terhadap status Anas. Menurut Boni, mestinya jangan SBY yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu.
"Suruh Menteri Hukum, suruh Jaksa Agung, kader DPP yang menangani biro hukum. Suruh dia yang bicara, jangan presiden," ujar Boni.
Boni mendesak agar DPR membuat undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan seorang presiden selaku kepala negara yang dilarang mengurus partai.
Seperti diketahui, SBY memutuskan untuk mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. SBY memutuskan hal itu agar Anas bisa fokus menghadapi dugaan korupsi. Keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat.
SBY menyatakan, segala keputusan kebijakan Partai Demokrat dijalankan oleh Majelis Tinggi. "Anas yang tetap jadi Wakil Majelis Tinggi, sementara (Partai Demokrat) saya pimpin langsung. Saya berikan kesempatan (ke Anas) untuk lebih memfokuskan diri menghadapi persoalan dugaan korupsi di KPK," kata SBY. (gil/jpnn)
"Kekeliruan SBY menggunakan panggung kenegaraan untuk menghantam Anas Urbaningrum," kata Boni di sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Rabu (20/2).
Sebelumnya SBY sempat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi kejelasan terhadap status Anas. Menurut Boni, mestinya jangan SBY yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu.
"Suruh Menteri Hukum, suruh Jaksa Agung, kader DPP yang menangani biro hukum. Suruh dia yang bicara, jangan presiden," ujar Boni.
Boni mendesak agar DPR membuat undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan seorang presiden selaku kepala negara yang dilarang mengurus partai.
Seperti diketahui, SBY memutuskan untuk mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. SBY memutuskan hal itu agar Anas bisa fokus menghadapi dugaan korupsi. Keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat.
SBY menyatakan, segala keputusan kebijakan Partai Demokrat dijalankan oleh Majelis Tinggi. "Anas yang tetap jadi Wakil Majelis Tinggi, sementara (Partai Demokrat) saya pimpin langsung. Saya berikan kesempatan (ke Anas) untuk lebih memfokuskan diri menghadapi persoalan dugaan korupsi di KPK," kata SBY. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Akhir Masa Jabatan, Anggota DPR Mulai Malas
Redaktur : Tim Redaksi