jpnn.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, persatuan harus menjadi landasan penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Hal ini disampaikannya dalam acara Istigasah dan Doa Bersama dalam rangka Hari Kelahiran (Harlah) ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ma'ruf mengatakan, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah pedoman warga negara dalam menjalankan rutinitas. Hal tersebut merupakan kesepakatan bersama yang disebutnya sebagai darul misa.
BACA JUGA: Maruf Amin Diminta Serius Garap Suara di Jawa Barat
"Para pendiri bangsa dan ulama sudah berhasil merumuskan landasan kita bernegara. Sudah berhasil juga mengkompromikan antara keislaman dan kebangsaan yang dalam beberapa tempat di berbagai negara belum terselesaikan," kata Ma'ruf dalam tausiah kebangsaannya di hadapan ratusan kader PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu (6/1).
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menilai, Pancasila buat umat muslim adalah pedoman kebangsaan yang bertauhid. Sedangkan bagi kaum nasionalis, Pancasila adalah kebangsaan yang religius. Hal tersebut adalah kesepakatan sesama saudara, sebangsa dan setanah air. "Maka NKRI dianggap sudah final. Karena sudah berhasil merupakan kesepakatan," kata Ma'ruf.
BACA JUGA: Dianggap Menghina Ma’ruf Amin, Pemilik Hotel Dipolisikan
Mengenai negara kekhalifaan, menurut Ma'ruf, sah saja diterapkan. Namun, di Indonesia hal itu tertolak karena kesepakatan bersama sudah memutuskan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Ma'ruf menjabarkan, banyak negara muslim yang meninggalkan sistem kekhalifaan. Mereka yang meninggalkan tidak bisa dibilang antislam. Ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia menegaskan, negara-negara yang meninggalkan sistem kekhalifaan tetap islami karena diputuskan bersama ulama dan warganya.
BACA JUGA: Ma’ruf Amin: Saya tak Pernah Berharap jadi Wapres
Di beberapa negara islam, ada yang menggunakan sistem kerajaan. Di antaranya adalah Arab Saudi dan Yordania. Selain itu ada juga yang menggunakan sistem pemerintah keamiran. Di antaranya Kuwait, Abu Dhabi dan Qatar.
Kemudian ada juga yang menggunakan sistem republik seperti Indonesia. Yaitu di antaranya Turki dan Pakistan. "Lalu, kenapa khilafah ditolak Indonesia? Bukan ditolak, tetapi tertolak karena menyalahi kesepakatan. Kalau kita punya misa, maka yang tidak sesuai dengan kesepakatan tertolak," ucap Ma'ruf.
Oleh karena itu, mantan Rais Aam PBNU ini meminta kader PPP berjuang menjaga keutuhan NKRI. Menurutnya, meski menggunakan sistem republik, tetapi turunan aturannya sangat mendukung umat Islam hidup sesuai akidahnya.
"Negara tidak menutup. Ada UU nikah, wakaf, haji, perbankan syariah, surat berharga syariah negara. Perjuangan kita harus dalam bingkai NKRI atau darul misa. Ini saya kira yang sudah kita sepakati dan kita jaga sampai kapan pun," tandas Ma'ruf.
Dalam acara Istigasah dan Doa Bersama ini, hadir Ketua Umum PPP M Romahurmuziy beserta Sekjennya Arsul Sani. Selain itu ada juga ulama karismatik KH Maemoen Zubair dan Menteri Agama Lukman Hakim. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuit Romi soal Ma’ruf, Warganet: Kasian Kiai Kami
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga