jpnn.com, BOGOR - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus kembali memiliki sistem politik yang khas.
Sebab, kata dia, sistem politik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
BACA JUGA: Bertemu Menko AHY, Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat
Saat ini sistem politik Indonesia cenderung berbiaya mahal dan 'menghalalkan' money politics.
Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional.
BACA JUGA: Bamsoet: Sudah Sepatutnya Pemerintah Mendukung IMX 2025
Khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
"Gagasan Presiden Prabowo tentang perlunya sistem politik yang khas Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah refleksi mendalam atas tantangan dan kebutuhan bangsa. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, memerlukan sistem politik yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam budaya bangsa," ujar Bamsoet seusai menghadiri Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/25).
BACA JUGA: Indonesia Akan Gelar Kejuaran Dunia Balap Rally, Bamsoet Bilang Begini
Hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia.
Ada juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum PSI Kaesang Pangarep, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, Bendum PDIP Olly Dondokambey, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Jajaran Kabinet Merah Putih.
Ketua MPR RI ke-15 itu memaparkan, salah satu masalah utama dalam sistem politik Indonesia adalah biaya politik yang mahal dan maraknya praktik money politics.
Hal ini tidak hanya merugikan calon pemimpin yang memiliki integritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 60% rakyat menganggap praktik politik uang sebagai salah satu masalah utama dalam Pemilu.
Hal ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi partisipasi yang fair dari semua lapisan masyarakat.
"Pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional harus menjadi perhatian utama. Pemilu sebagai sarana penentu wakil rakyat seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan bukan sekadar alat bagi segelintir elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Karenanya, gagasan Presiden Prabowo untuk kembali pada sistem politik yang khas Indonesia perlu dipertimbangkan dengan serius. Sistem yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya bangsa akan lebih mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilai-nilai ini seharusnya menjadi fondasi sistem politik Indonesia, bukan sekadar retorika.
Sebagai contoh, reformasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan money politics perlu diperkuat.
Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, masyarakat akan merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses politik tanpa takut akan terjerat korupsi.
"Untuk mewujudkan sistem politik yang sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Ini bukan hanya sekadar agenda politik, tetapi juga sebuah gerakan untuk memperkuat jati diri bangsa. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem politik yang lebih adil, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ke-4 yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," pungkas Bamsoet. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Balap Gokart Tanah Air
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com