jpnn.com - jpnn.com - Seretnya anggaran yang mengucur untuk proyek Bandara Samarinda Baru (BSB) beserta pembangunan jalan alternatif sangat disayangkan.
Pemerintah pusat diduga tak memprioritaskan proyek itu karena perjuangan Kaltim juga tidak terlalu keras.
BACA JUGA: Kontraktor Swasta Berpeluang Garap Proyek Bandara
Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi mengatakan, ketika pemerintah pusat memutuskan mengambil alih BSB, konsekuensinya pusat juga harus konsisten mendanai.
“Kalau tak mampu kenapa mesti take over? Terkesan pusat tak konsekuen pada komitmen awal. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dengan pusat,” tuturnya sebagaimana dilansir Prokal, Senin (20/2).
Saat ini, kekurangan biaya untuk merampungkan BSB sebesar Rp 475 miliar.
Itu belum termasuk pembiayaan jalur alternatif menuju bandara di simpang empat Batu Besaung sepanjang 10,75 kilometer.
Hingga kini, proyek di Samarinda Utara itu mangkrak. Sudah dua tahun terakhir APBN tak mengucur.
Sementara itu, Pemprov Kaltim tak ingin mendanai karena termasuk paket APBN bernama Ring Road III.
Sofyan mengungkapkan, jika ditelisik dengan daerah lain, proyek yang didanai APBN tetap mengucur pada tahun ini.
Semisal di Pulau Jawa. Proyek jalan tol sepanjang seribu kilometer tak mengalami masalah pembiayaan.
“Ini juga soal komitmen dan perjuangan kami. Perwakilan (Kaltim) di DPR dan DPD mestinya lebih berteriak keras. Selain upaya dari pemprov atau pemkot yang berjuang di kementerian,” ungkap pria bergelar doktor itu.
Jika jalan alternatif belum beres ataupun operasi BSB tertunda, dampaknya sangat besar. Khususnya bagi Samarinda.
Sementara itu, pemprov bakal mengeluarkan cost of capital yang lebih besar.
Sebab, ada depresiasi atau penyusutan barang dari proyek yang sudah berjalan.
Dalam komposisi APBN, menurut dia, sejatinya tak terjadi defisit drastis. (hdd/riz/k8)
Redaktur & Reporter : Ragil