jpnn.com, NGANJUK - Pemkab Nganjuk, Jawa Timur harus mengencangkan ikat pinggang. Sebab, selain total belanja daerah mereka turun tahun ini, hampir separuh di antaranya habis untuk membayar gaji pegawai.
Akibatnya, banyak pos belanja lainnya yang harus dikurangi.
BACA JUGA: Zakat 2,5 Persen Agar Gaji PNS jadi Bersih
Berdasar data yang dihimpun koran ini, belanja daerah tahun ini dipatok Rp 2,278 triliun.
Jumlah tersebut menyusut Rp 74 miliar jika dibandingkan dengan total belanja 2017 yang mencapai Rp 2,352 triliun.
BACA JUGA: APBD Belum Luar Biasa, Kalteng Genjot Sektor Pajak
Belanja tahun ini memang masih lebih dari Rp 2 triliun. Namun, sebesar Rp 1,010 triliun yang masuk pos belanja tidak langsung digunakan untuk membayar gaji pegawai.
Itu berarti 44,33 persen anggaran pemkab habis untuk membiayai gaji PNS.
BACA JUGA: Sip, Satu Lagi Prestasi Ciamik dari Bupati Cantik
Padahal, selain gaji pegawai di pos belanja tidak langsung, pemkab masih menganggarkan Rp 87,006 miliar untuk gaji pegawai di pos belanja langsung (honor PNS).
Dengan begitu, anggaran untuk belanja pegawai tahun ini, jika ditotal keseluruhan, mencapai Rp 1,097 triliun atau 48,15 persen dari APBD.
Dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini belanja pegawai di pos belanja langsung naik puluhan miliar rupiah.
Sebab, pada 2017 belanja pegawai hanya dianggarkan Rp 63,267 miliar.
Dengan demikian, ada kenaikan Rp 23,738 miliar hanya untuk membayar honor pegawai.
Dikonfirmasi tentang tingginya persentase anggaran untuk belanja pegawai, Plt Sekda Nganjuk Agoes Soebagijo mengatakan, kebutuhan anggaran gaji untuk sekitar 13 ribu PNS Pemkab Nganjuk memang besar.
Anggaran gaji bertambah. Di antaranya, untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
''Mau bagaimana lagi, dari beberapa daerah di sekitar Nganjuk, kami yang paling terakhir menganggarkan TPP," ujar Agoes. (ut/c7/diq/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... APBD Harus Disusun Partisipatif dan Transparan
Redaktur & Reporter : Natalia