jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Raden Sutopo Yuwono tidak bisa menahan rasa harunya menyaksikan video pelantikan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) Kabupaten Kuningan pada 8 Januari 2021.
Dia meneteskan air mata bahagia sekaligus bersedih karena salah satu pengurus FHNK2 PGHRI dari Kuningan, Hanif Darmawan ikut dilantik.
BACA JUGA: Honorer K2 di 5 Daerah Resmi Diangkat jadi PPPK
Hanif adalah guru honorer K2 yang lulus PPPK dalam rekrutmen Februari 2019.
Setelah melewati proses panjang sekitar dua tahun, awal 2021 akhirnya Hanif bersama honorer K2 lainnya di lima wilayah Bone, Luwu, Kuningan, Toraja, dan Pandeglang bisa menyandang status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Ivan Gunawan: Aku sama Ayu Ting Ting Gimik, Seperlunya Saja
"Saya sampai ikut meneteskan air mata. Campur aduk rasanya. Melihat Mas Hanif mengenakan pakaian Korpri. Seragam yang sangat kami impikan selama belasan hingga puluhan tahun mengabdi," kata Raden Sutopo kepada JPNN.com, Minggu (10/1).
Selain ikut senang, lanjutnya, dia juga sedih kehilangan satu-satunya pengurus honorer K2 yang sejak 2014-2020 komitmen selalu memotivasi agar terus berjuang dengan ketulusan dan kejujuran menyampaikan permohonan kepada PGRI, DPR dan pemerintah.
BACA JUGA: Ricko, Karyawan PLN Turut jadi Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ182
"Bukan waktu yang sebentar beliau bersama kami. Kadang kami saling patungan bila ke PB PGRI, DPR dan kementerian serta istana karena kami tidak pernah menarik iuran dari anggota," kisahnya.
"Kini beliau telah menjadi ASN. Kami ucapkan selamat. Semoga kami segera menyusul," sambung Raden Sutopo.
Dia mendoakan agar Hanif dan honorer K2 yang lulus ASN tetap melanjutkan silaturahmi selama ini.
Raden Sutopo mengaku masih punya pertanyaan besar yang menjadi teka-teki bagi mereka. Siapa di balik kebijakan rekrutmen satu juta guru PPPK. Apakah Mendikbud, MenPAN-RB atau Presiden RI.
"Kebijakan itu kok seperti surat dan permohonan kami, Komunitas Pena Emas agar pemerintah mengangkat satu juta honorer di tahun 2018, 2019, 2020. Permohonan itu kini benar -benar terjadi. Apakah Mendikbud, MenPAN-RB atau Presiden RI yang mencetuskan kebijakan itu," pungkas Raden Sutopo Yuwono. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad