JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Saleh Husen menerangkan, partainya akan tetap konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski begitu, dia sadar bahwa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 pemerintah sudah diberikan keleluasaan untuk dapat menaikan harga BBM dengan catatan ICP (Indonesian Crude Price) atau harga minya mentah Indonesia dalam enam bulan terahir mencapai 115 dollar Amerika Serikat.
"Nah sementara ICP saat ini 95 dollar Amerika Serikat berarti pemerintah tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM," kata Saleh dalam pesan singkat, Jumat (14/6).
Selain itu menurut Saleh, saat ini adalah waktu yang kurang tepat intuk menaikan harga BBM sebab akan memasuki bulan suci Ramadhan. Saat Ramadhan, akan meningkat pemakaian berbagai kebutuhan rumah tangga.
Kemudian lanjut dia, kebanyakan keluarga juga akan memasukan anak-anaknya ke sekolah atau kenaikan kelas. "Sehingga ketergantungan akan biaya sangat tinggi, harusnya pemerintah mempunyai empati untuk hal ini," ucapnya.
Anggota Komisi V DPR itu mengaku partainya setuju untuk masalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), beras miskin, program keluarga harapan dan beasiswa.
Namun dengan syarat dana dan rujukan kebijakannya tidak bersumber dari pinjaman luar negeri seperti ADB dan IBRD. "Kan kasihan mau memberikan bantuan tapi dari utang luar negeri, nah ini yang kami tentang," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Nah sementara ICP saat ini 95 dollar Amerika Serikat berarti pemerintah tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM," kata Saleh dalam pesan singkat, Jumat (14/6).
Selain itu menurut Saleh, saat ini adalah waktu yang kurang tepat intuk menaikan harga BBM sebab akan memasuki bulan suci Ramadhan. Saat Ramadhan, akan meningkat pemakaian berbagai kebutuhan rumah tangga.
Kemudian lanjut dia, kebanyakan keluarga juga akan memasukan anak-anaknya ke sekolah atau kenaikan kelas. "Sehingga ketergantungan akan biaya sangat tinggi, harusnya pemerintah mempunyai empati untuk hal ini," ucapnya.
Anggota Komisi V DPR itu mengaku partainya setuju untuk masalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), beras miskin, program keluarga harapan dan beasiswa.
Namun dengan syarat dana dan rujukan kebijakannya tidak bersumber dari pinjaman luar negeri seperti ADB dan IBRD. "Kan kasihan mau memberikan bantuan tapi dari utang luar negeri, nah ini yang kami tentang," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Kenaikan BBM, Hanura Setujui BLSM
Redaktur : Tim Redaksi