Hanura Siap Gugat ke MK

Senin, 26 Maret 2012 – 18:39 WIB

JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Gerindra di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (26/3), memilih walk out, saat  pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Walk out kedua fraksi dipicu rapat yang memasukkan pembahasan soal opsi I pemerintah terkait  kenaikan bahan bakar minyak (BBM). "Fraksi Hanura dan Gerindra walk out karena pemerintah dan Banggar tetap membahas opsi I. Buat apa kita ikut sementara kita menolak kenaikan BBM," kata Anggota Banggar dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, Senin (26/3) kepada wartawan, di Jakarta.

Ia mengatakan, alasan walk out dikarenakan kebijakan pemerintah yang hanya ingin instant dalam menyelesaikan problem BBM ini. Saat ini ada dua opsi dari pemerintah yang sedang dibahas di Banggar DPR.

Opsi pertama adalah rencana kenaikan BBM dimasukkan dalam APBN-P 2012. Opsi kedua, pembahasan APBN-P tanpa ada kenaikan BBM.

Menurut Miryam, selain Fraksi Partai Hanura dan Gerindra, PDI Perjuangan juga menolak opsi pertama. Kendati menolak, Fraksi PDI Perjuangan tidak sampai walk out.

"Tidak bisa dong, kita dipaksa ikut membahas opsi I yang memang di situ ada pembahasan kenaikan BBM. Kita keluar ruangan," ujar politisi dari daerah pemilihan Indramayu dan Cirebon, itu.

Ia menegaskan, kalau ada tiga fraksi tak setuju dengan APBN-P, maka tak bisa diputuskan oleh Banggar. "Ini pelanggaran Undang-undang," tegasnya. Dia mengatakan, pada rapat paripurna, nanti akan disuarakan soal penolakan itu.

"Apapun hasilnya di rapat paripurna, terserah, yang penting adalah sikap konsitensi," katanya. Menurut dia, kalau misalnya tetap disetujui, akan menyalahi aturan bahwa tiga fraksi tidak setuju. "Kita akan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Miryam.

Dia menegaskan, pihaknya sebetulnya menolak pembahasan kenaikan BBM yang dimasukkan dalam APBN-P. Karena, kata dia, kesalahan dalam pengelolaan subsidi di PLN dan Migas. "Itu kesalahan managemen keduanya tapi akhirnya dibebankan ke APBN yang akhirnya pemerintah berpikir instan, menaikkan BBM, ya wis, naikin BBM guna menutupi kesalahan tadi," katanya.

"Persoalan management pemerintah yang salah, rakyat yang menderita," kecam Miryam.

Dia menegaskan lagi, kendati walk out, Fraksi Hanura  konsisten menolak rencana kenaikan BBM. "Apalagi dimasukkan dalam APBN-P 2012," tegasnya. Dia mempersilakan enam fraksi lain menaikkan BBM, karena itu urusan mereka. "Tapi rakyat tahu mana yang berpihak atau tidak. Ini pilihan Hanura," tegasnya. (boy/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan MPR Jagokan Hadar Pimpin KPU


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler