JAKARTA – Partai Demokrat terus mendukung pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Jafar Hafsah, mengatakan bahwa sejak semula DPR memberikan signal dari pemerintah atau termasuk mempertimbangkan menaikan harga BBM. Ia mengatakan, sebenarnya untuk menaikkan harga BBM, di dalam Undang-Undang APBN 2012 menyatakan bahwa ada pembatasan penggunaan BBM.
“Yaitu misalnya pada mobil tertentu atau mobil yang diizinkan menggunakan bensin bersubsidi," kata Jafar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).
Selain itu, langkah kedua yang diambil pemerintah yakni menerapkan peralihan dari BBM ke BBG. Namun, karena ketidaksiapan infrastruktur sampai dengan saat ini maka peralihan tersebut ditunda."Nah itu kalau infrastrukturnya sudah siap, namun memang saat ini belum sepenuhnya disiapkan," singkatnya. Jadi, lanjut dia, bisa dibayangkan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 30 US Dollar perbarel itu.
Dikatakan juga, sebenarnya yang dimaksud dengan subsidi itu adalah uang rakyat yang di dalam APBN yang diberikan subsidi kepada BBM. Jadi sebenarnya, kata Jafar, yang diberikan adalah pengurangan subsidi BBM. Sehingga bisa diperuntukkan ke hal lain. “Disitulah letaknya," tegas Jafar lagi. “Oleh karena itu kita harapkan kalau ada pengurangan subsidi ini maka yang dapat perhatian adalah orang-orang yang membutuhkan,” tambahnya.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa Anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi Partai Politik pendukung pemerintah seperti Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungan dan persetujuan dengan catatan-catatan tentunya. “Dan hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang belum setuju,” ujarnya.
Jafar juga bantah isu penggulingan pemerintahan SBY, di tengah polemik rencana kenaikan BBM ini. “Isu penggulingan itu tidak ada. Kita solid, kita kuat bagaimana mendukung dan melawan keinginan-keinginan untuk melawan pemerintah,” tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkumham: Tak Ada Tahanan Politik di Papua
Redaktur : Tim Redaksi