jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad mengatakan bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden RI periode 2014-2019 akan kesulitan membentuk kabinet dari kalangan ahli atau zaken kabinet. Pasalnya, pola transaksi sudah terjadi sejak koalisi untuk mengusung calon presiden.
"Apalagi praktik pembentukan kabinet sepuluh tahun terakhir dibentuk berdasarkan praktik transaksional. Sepuluh tahun kabinet SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) murni kabinet dagang sapi dan tampaknya calon presiden PDI-P Joko Widodo bakal mengikuti cara SBY dengan memberi signal pengusaha Jusuf Kalla jadi wapresnya," kata Herdi di Jakarta, Minggu (18/5).
BACA JUGA: Demokrat Masih Yakin Bisa Bikin Poros Koalisi Sendiri
Padahal, lanjut dia, proses dan keputusan tentang figur pendamping capres yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu sangat penting sebagai pintu masuk untuk meminimalisir politik transaksional. Namun, kata Herdi, jika Jokowi memilih Jusuf Kalla maka persepsi yang muncul tetap transaksional.
Demikian pula jika Jokowi menggandeng Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai cawapres. Menurut Herdi, duet Jokowi-Samad juga akan menimbulkan persoalan baru. "Setidaknya, kosentrasi KPK dalam pemberantasan korupsi akan terganggu karena pimpinannya ikut cawapres," ulas Herdi.
BACA JUGA: Besok Jokowi Umumkan Nama Cawapres di Gedung Joeang
Karenanya daripada kasak-kusuk menemukan cawapres, lanjut Herdi, jauh lebih baik bagi Jokowi untuk menyiapkan tim ekonominya guna mewujudkan cita-cita Trisakti yang digagas Presiden RI pertama Soekarno. Herdi menegaskan, Jokowi sebagai capres harus punya tim ekonomi yang tangguh, reformis dan punya integritas untuk mewujudkan Tri Sakti. “Sepuluh tahun terakhir, tim ekonomi SBY sangat-sangat mengecewakan," tegasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Pertemuan Mega-Ical Berakhir Tanpa Kesepakatan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa Calon di Pilpres, SBY Bawa PD Jadi Oposisi
Redaktur : Tim Redaksi