jpnn.com - JAKARTA - Praktisi perkapalan dan kelautan, Yaniarsyah Hasan menyarankan presiden terpilih Joko Widodo untuk menyiapkan regulasi dan payung hukum bagi konsep tol laut. Pasalnya, pengembangan tol laut diharapkan tersistem sehingga transportasi pemindahan barang dari satu pulau ke pulau lainnya bisa benar-benar murah dan efisien.
"Regulasi ini perlu sebagai aturan main seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta sehingga tidak ada tumpang tindih yang bisa merugikan salah satu pihak," kata Yaniarsyah di Jakarta, Selasa (16/9).
BACA JUGA: Gandeng EPS, PT Balai Pustaka Kembangkan Sayap Pemasaran
Dari pengalaman Yaniarsyah, selama ini dalam pengoperasian armada laut dikenal sistem tramp (pelayaran tidak tetap) dan liner (pelayaran dengan rute dan waktu perjalanan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan jadwal pelayaran terpublikasi). Dipaparkannya, timbulnya dua sistem ini pada dasarnya disebabkan oleh penumpukan barang yang akan diangkut.
Yaniarsyah mengatakan, perusahaan-perusahaan pelayaran mengoperasikan armada secara tramper agar biaya operasinya impas dan meraih keuntungan. “Sedangkan sistem liner umumnya beroperasi dari pelabuhan ke pelabuhan tertentu dan ini dilakukan apabila potensi barang-barang yang akan diangkut telah mencapai BEP (break event point, red),” paparnya.
BACA JUGA: Kenaikan Cukai Picu Rokok Ilegal
Dipaparkannya, Jokowi -Joko Widodo- menggagas konsep tol laut demi memunculkan keseimbangan harga barang dan jasa di masing-masing daerah. Namun, kata Yaniarsyah, tol laut akan terlaksana bila didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan pelayaran yang pada umumnya swasta pencari profit. perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi pada profit.
“Sementara saat ini tidak ada perusahaan angkutan laut pemerintah dengan armada yang cukup untuk melaksanakan ini. Ini berbeda dengan angkutan darat di mana pemeirntah menugaskan PT Kereta Api Indonesia,” ulasnya.
BACA JUGA: Setop Impor Gula, Selamatkan Petani Tebu
Karenanya Yaniarsyah mengatakan, Jokowi perlu mengambil beberapa langkah penting untuk mewujudkan tol laut. Antara lain segera menentukan pelabuhan yang akan diintegrasikan ke dalam program tol laut.
“Agar menarik perusahaan pelayaran untuk bisa berhitung secara bisnis dalam mensukseskan program tol laut. Integrasi transportasi perlu direncanakan segera karena angkutan laut umumnya dimiliki perusahaan swasta, sementara pelabuhan dimiliki pemerintah,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangun Pabrik CPO III di Muba, RNI Gandeng BRI
Redaktur : Tim Redaksi