jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi dan akan bekerja keras mendukung tercapainya target program legislasi Nasional tahun 2025 bersama DPR dan pemerintah.
Sultan menyampaikan hal itu saat mengetahui empat RUU inisiatif DPD RI terakomodir dalam Prolegnas Prioritas 2025.
BACA JUGA: Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
“Alhamdulillah, Badan Legislasi DPR bersama Panitia Penyusun Undang-Undang (PPUU) DPD telah bersepakat menetapkan puluhan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kami siap berkolaborasi dengan DPR dan pemerintah untuk memastikan semua RUU tersebut dapat diproses menjadi undang-undang yang berkualitas dan legitimated,” ujar mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya pada Rabu (20/11).
Sultan mengatakan PPUU DPD akan menindaklanjuti penyusunan empat RUU yang dipercayakan kepada DPD RI secara inklusif dan komprehensif. Tentunya dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dan akademisi atau para pakar.
BACA JUGA: Berkampanye di Tidore, Sultan Husain Hidupkan Semangat Kepahlawanan Sultan Nuku di Maluku Utara
“Kami akan bekerja cepat dengan sangat hati-hati menyusun dan membahas setiap pasal dalam RUU prioritas tersebut yang sejak beberapa tahun lalu kami siapkan. Terutama RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang bersifat luas sekaligus spesifik,” ujar Sultan.
Sebagai lembaga legislatif, kata Sultan, DPD RI memiliki peran penting dalam proses penyusunan UU. Ini untuk pertama kalinya, DPD mendapatkan kehormatan untuk menyusun RUU yang diprioritaskan.
BACA JUGA: Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
“Atas nama lembaga DPD RI, kami mengapresiasi Baleg DPR atas kesempatan legislasi yang penting ini. Kami percaya kolaborasi legislasi ini akan menjadi awal yang baik bagi lembaga legislatif untuk mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan presiden Prabowo Subianto,” ujar Sultan yang juga penulis buku Green Democracy dan diluncurkan pada 27 September 2024 lalu.
Sultan menyadari fungsi legislasi DPD RI masih sangat terbatas.
“Namun, dengan pendekatan kolaborasi kami akan melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak terutama para ketua umum partai politik dan presiden atas RUU yang sedang disusun,” ujar Sultan.
Terdapat 4 RUU usulan DPD RI masuk Prolegnas Prioritas 2025, yakni:
1. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
2. ?RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah
3. ?RUU Masyarakat Hukum Adat
4. ?RUU Daerah Kepulauan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari