JAKARTA - Pemerintah diminta mempercepat pembahasan Rangacangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Komisi XI DPR, salah satu yang perlu diatur dalam RPP mengenai masalah besaran premi yang harus dibayarkan pemerintah dan pengusaha.
"Harus jelas berapa range premi kesehatannya. Hitungannya mesti pas agar layanan kesehatannya tidak disesuaikan dengan besar kecilnya premi," kata Surya Chandra, anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Askes dan Dirut PT Jamsostek, Rabu (30/5).
Perlunya transparansi dan sikap hati-hati dalam penetapan premi, lanjut politisi PDIP ini, karena dikhawatirkan muncul kesalahpahaman dari kalangan pengusaha. Bisa terjadi, pengusaha berpikir kalau mereka ikut menanggung premi warga miskin.
"RPP-nya harus jelas mengatur masalah ini. Harus dibedakan berapa premi yang harus dibayarkan pengusaha dan mana pemerintah. Yang jelas pengusaha hanya membayar iuran untuk karyawannya dan bukan peserta jamkesmas," tegasnya.
Senada itu Arif Mahardi mengatakan, perlunya pengaturan yang jelas agar tidak muncul salah persepsi pengusaha. "Jangan sampai pengusaha berpikir mereka diwajibkan mengiur orang miskin. Ini harus diselesaikan dalam RPP agar pengusaha tidak keberatan membayar premi ke BPJS," terangnya.
Sementara itu Dirut PT Askes I Gede Subawa mengakui kalau ada pengusaha yang keberatan dengan pemberlakuan BPJS. "Mereka mengira premi yang dibayarkan itu sudah termasuk warga miskin. Nantinya ini akan kita selesaikan dalam RPP bahwa pengusaha kewajibannya hanya kepada karyawannya. Sedangkan pemerintah ke warga miskin," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sentra Timur Gelar 6.312 Lowongan
Redaktur : Tim Redaksi