JAKARTA - Penguasaan teknologi yang masih rendah menjadi kendala Indonesia untuk mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam. Salah satunya yang belum terangkat industri rumput laut. Perbandingan antara rumput laut yang diserap lokal lebih kecil dibanding yang diekspor. Alhasil, harga jual rumput laut Indonesia ditentukan oleh Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor utama.
Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (Arli) Safari Aziz menyebutkan tahun lalu produksi rumput laut basah mencapai 6,2 juta ton atau setara 159 ribu ton rumput laut kering. Sekitar 20 persennya diserap oleh industri lokal sedangkan sisanya diekspor. Salah satu negara tujuan ekspor terbesar yaitu Tiongkok, sekitar 50 persen dari produksi.
"Komposisi itu membuat Tiongkok yang notabene bukan negara produsen justru yang menentukan nasib rumput laut Indonesia. Itu sangat ironis sekali," terangnya.
Ia mengungkapkan, harga jual yang diterima oleh petani mencapai Rp 7-8 ribu per kilogram, sedangkan harga ekspor mencapai Rp 12 ribu per kilogram.
Untuk itu pihaknya mengusulkan pemerintah membuat blue print hilirisasi industri rumput laut. Beberapa poin yang diusulkan mendorong konsumsi produk ruput laut Indonesia dan pendampingan terhadap petani agar kualitas rumput laut terus meningkat. "Potensi rumput laut Indonesia ini sangat melimpah. Ada sekitar 550 an jenis rumput laut tapi sayangnya baru tiga yang dibudidayakan. Perlu ada campur tangan pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan potensi ini," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Pembinaan Ekonomi Daerah Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal Teuku Chairul menyatakan bakal membuat sentra budidaya rumput laut di 33 kabupaten. Daerah itu terletak di Indonesia Timur, seperti di daerah pesisir Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, serta Sulawesi Tenggara. "Nantinya daerah itu bakal membuat olahan rumput laut sebagai bahan baku makanan atau pun kosmetik," jelasnya.
Untuk mensukseskan rencana itu pihaknya bakal menggandeng pihak swasta. Bahkan saat ini Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal telah menyiapkan regulasi untuk menawarkan investasi budidaya hasil laut tersebut. Regulasi itu ditargetkan rampung akhir tahun ini.
"Siklus budidaya rumput laut cepat hanya sekitar 45 hari sudah bisa panen. Jika digarap serius itu akan mengembangkan perekonomian daerah tertinggal. Kami akan tarik investor dan kami fasilitas MoU (memorandum of understanding, Red) nya," jelasnya.(uma)
Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (Arli) Safari Aziz menyebutkan tahun lalu produksi rumput laut basah mencapai 6,2 juta ton atau setara 159 ribu ton rumput laut kering. Sekitar 20 persennya diserap oleh industri lokal sedangkan sisanya diekspor. Salah satu negara tujuan ekspor terbesar yaitu Tiongkok, sekitar 50 persen dari produksi.
"Komposisi itu membuat Tiongkok yang notabene bukan negara produsen justru yang menentukan nasib rumput laut Indonesia. Itu sangat ironis sekali," terangnya.
Ia mengungkapkan, harga jual yang diterima oleh petani mencapai Rp 7-8 ribu per kilogram, sedangkan harga ekspor mencapai Rp 12 ribu per kilogram.
Untuk itu pihaknya mengusulkan pemerintah membuat blue print hilirisasi industri rumput laut. Beberapa poin yang diusulkan mendorong konsumsi produk ruput laut Indonesia dan pendampingan terhadap petani agar kualitas rumput laut terus meningkat. "Potensi rumput laut Indonesia ini sangat melimpah. Ada sekitar 550 an jenis rumput laut tapi sayangnya baru tiga yang dibudidayakan. Perlu ada campur tangan pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan potensi ini," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Pembinaan Ekonomi Daerah Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal Teuku Chairul menyatakan bakal membuat sentra budidaya rumput laut di 33 kabupaten. Daerah itu terletak di Indonesia Timur, seperti di daerah pesisir Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, serta Sulawesi Tenggara. "Nantinya daerah itu bakal membuat olahan rumput laut sebagai bahan baku makanan atau pun kosmetik," jelasnya.
Untuk mensukseskan rencana itu pihaknya bakal menggandeng pihak swasta. Bahkan saat ini Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal telah menyiapkan regulasi untuk menawarkan investasi budidaya hasil laut tersebut. Regulasi itu ditargetkan rampung akhir tahun ini.
"Siklus budidaya rumput laut cepat hanya sekitar 45 hari sudah bisa panen. Jika digarap serius itu akan mengembangkan perekonomian daerah tertinggal. Kami akan tarik investor dan kami fasilitas MoU (memorandum of understanding, Red) nya," jelasnya.(uma)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinkan Merpati Akan Tetap Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi