jpnn.com - JAKARTA - Komisi VI DPR yang membidangi masalah perindustrian hari ini (16/10) akan menggalar rapat dengan pihak pemerintah di gedung DPR, Senayan, membahas masa depan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menjelaskan, agenda rapat akan fokus membicarakan mengenai perkembangan negosiasi antara tim pemerintah RI dengan pihak konsorsium perusahaan Jepang (NAA).
BACA JUGA: Perbankan Fokus KPR Rumah Pertama
"Kita ingin mendapatkan keterangan yang pasti mengenai perkembangan terakhir proses negosiasi," ujar Nasril Bahar kepada JPNN.
Dari pihak pemerintah, dijadwalkan akan hadir Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkop-UKM Syarief Hasan, dan Dirjen Kekayaan Negara, Kemenkeu.
BACA JUGA: Respon Kebijakan Pemerintah Cepat, Ekonomi Nasional Membaik
Komisi VI, lanjut Nasril, juga ingin mendapatkan gambaran yang pasti mengenai siapa yang nantinya akan mengelola Inalum pasca putus kontrak NAA, 31 Oktober 2013. "Apakah BUMN baru atau kah BUMN yang sudah mapan, yang unit usahanya mirip dengan aluminium," ujar politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sehari kemudian, 17 Oktober, Komisi VI DPR akan mendengarkan penjelasan dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan 10 bupati/walikota daerah di sekitar danau Toba.
BACA JUGA: Long Weekend Tiket Kereta Ludes
Terkait keinginan Pemprov Sumut dan 10 pemkab/pemko untuk menguasai 58,8 persen saham yang dulunya dimiliki NAA, menurut Nasril, keinginan itu sah-sah saja. Hanya saja, lanjutnya, Komisi VI DPR harus mendapatkan argumentasi yang logis atas keinginan itu.
Misalnya, bagaimana rencana bisnis yang ditawarkan pemprov ke depan. Pasalnya, Inalum perlu pengembangan yang serius di masa mendatang.
"Kebutuhan aluminium dalam negeri itu 450 ribu ton per tahun. Sementara saat ini Inalum hanya menghasilkan 250 ribu ton per tahun. Artinya, diperlukan percepatan pengembangan Inalum. Bagaimana konsep dan rencana bisnis yang ditawarkan gubernur, kita ingin mendengarnya," kata Nasril.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Radjasa memastikan, untuk saat ini belum membahas soal share saham dengan pemda. Pemerintah pusat, kata Hatta, masih fokus ke proses negosiasi dengan NAA.
Sisa waktu depan dua pekan lagi akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan terkait besaran nilai saham yang akan dibayarkan pemerintah Indonesia, sebagai pengganti 58,8 persen saham yang sebelumnya dikuasai NAA. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Moratorium Maskapai Baru Dikritisi DPR
Redaktur : Tim Redaksi