jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, kementerian yang dipimpin Juliari P Batubara memiliki kontribusi signifikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.
Harus diakui bahwa pandemi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya menyebabkan kenaikan angka kemiskinan.
BACA JUGA: Alhamdulillah Sudah 1.620 Relawan Disuntik Vaksin Covid-19, Ada Efek Samping?
Dalam beberapa kesempatan, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan bahwa Kemensos sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam kenaikan angka kemiskinan dengan perluasan target penerima manfaat dan meningkatkan indeks bantuan.
BACA JUGA: Mensos Juliari Apresiasi Sikap DPR Mendukung Program Kemensos
Pemerintah juga melakukan percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Tercatat, pagu Kemensos untuk program PEN mencapai Rp 128,168 triliun. Realisasi sudah di angka 81 persen.
BACA JUGA: Warning Dari Eks Pengacara Habib Rizieq, Akan Ada Perebutan Kekuasaan
"Ini tentu diharapkan memberikan dorongan kuat terhadap pemulihan ekonomi,” kata Hartono Laras saat memberikan arahan pada kegiatan Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Yogyakarta, di Jakarta, Minggu (18/10).
Dia menjelaskan bahwa dalam mempercepat PEN, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) telah menggelontorkan dana senilai Rp 32,4 triliun untuk 9 juta Kepala Keluarga (KK) lewat program Bantuan Sosial Tunai (BST).
Hartono juga menyebutkan, bansos dari Kemensos bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, dan mengurangi beban penghidupan keluarga miskin dan rentan, serta menjaga daya beli masyarakat.
Dia juga menyinggung komitmen kuat Kemensos dalam memastikan penyaluran bansos secara tepat sasaran. Untuk keperluan itu, dibutuhkan data yang akurat pada program perlindungan sosial.
Menurutnya, akhir Oktober hingga November tahun 2020 ini Kemensos kembali melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Untuk memperkuat integritas data, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus aktif melakukan verifikasi dan validasi data sehingga bansos bisa tepat sasaran,” ucap Hartono.
BST merupakan salah satu bansos khusus yang diluncurkan Kemensos untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, dan menjaga daya beli selama pandemi Covid-19.
BST diberikan senilai Rp 600 ribu pada Gelombang I yakni April-Juni 2020, dan Rp 300 ribu pada Gelombang II pada Juli – Desember 2020.
Kegiatan Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dihadiri SAM Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Andi ZA Dulung, Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati, Kepala B2P3KS Yogyakarta Oetami Dewi, Kepala BBPPKS Yogyakarta Murhardjani.
Peserta kegiatan ini terdiri dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi DIY, Kadinsos Kota Yogyakarta, Kadinsos Kabupaten Bantul, Kadinsos Kabupaten Sleman, para Kepala Bidang PFM, perwakilan Himbara, PT. Pos Indonesia, Korda Program Sembako (BPNT) dan TKSK.(*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam