JAYAPURA - Memasuki tahun 2013, eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua diminta untuk lebih selektif dalam merekomendasikan pemekaran daerah otonom. Terkait usulan pemekaran daerah, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas berharap eksekutif dan legislatif tidak terlalu mudah menindaklanjuti aspirasi pemekaran tanpa melihat sejumlah indikator yang berkaitan.
Dikatakan, Fraksi Pikiran Rakyat menilai bahwa proses pemekaran yang ada di Papua saat ini, berjalan secara proradis tanpa ada acuan menyangkut postur ideal mengenai jumlah kabupaten dan kota yang selayaknya ada di Papua.
Untuk itu, Fraksi Pikiran Rakyat merasa perlu merumuskan grand design atau postur ideal jumlah kabupaten di Papua. Menurut Mandenas, harus mengacu pada beberapa hal fundamental yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 maupun aspek lain seperti kelayakan jumlah penduduk, kesiapan SDM dan potensi lokal.
Dengan demikian proses usulan daerah otonom baru di Papua tak lahir sebagai buah kontestasi elit politik semata melainkan mengacu pada design komperhensif yang telah dirumuskan dengan merujuk pada pra sayarat kewilayahan yang ideal.
"Ini yang kami tekankan, jangan hanya karena daerahnya ingin ada perubahan besar lantas mengusung isu pemekaran sementara banyak persyaratan tidak dipenuhi," tegas Mandenas kepada Cenderawasih Pos.
Diungkapkan, dengan jumlah penduduk Papua yang tak sampai 3 juta jiwa, paling tidak bisa dikalkulasi berapa tenaga kerja yang bisa dipekerjakan dan berapa kabupaten yang dianggap layak untuk diakomodir. "Jangan sampai dengan berdirinya sebuah kabupaten tetapi justru roda pemerintahan banyak yang terbengkalai dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang," tuturnya.
"Kami sependapat bahwa pemekaran adalah untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan dan pemerataan pembangunan, namun jangan sampai dengan munculnya kabupaten baru justru penduduk Papua semakin tersisih. Ini yang saya bilang persiapkan dulu SDM dan sebagainya," sarannya.
Untuk itu, Fraksi Pikiran Rakyat menurut Mandenas mengusulkan agar eksekutif bersama DPRP menjajaki rancangan ketentuan yang mensyaratkan adanya kajian kesiapan sumber daya orang asli papua menghadapi pemekaran. "Hal ini untuk mereduksi risiko ketertinggalan orang asli," tambahnya. (ade/cr-182/nat)
Dikatakan, Fraksi Pikiran Rakyat menilai bahwa proses pemekaran yang ada di Papua saat ini, berjalan secara proradis tanpa ada acuan menyangkut postur ideal mengenai jumlah kabupaten dan kota yang selayaknya ada di Papua.
Untuk itu, Fraksi Pikiran Rakyat merasa perlu merumuskan grand design atau postur ideal jumlah kabupaten di Papua. Menurut Mandenas, harus mengacu pada beberapa hal fundamental yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 maupun aspek lain seperti kelayakan jumlah penduduk, kesiapan SDM dan potensi lokal.
Dengan demikian proses usulan daerah otonom baru di Papua tak lahir sebagai buah kontestasi elit politik semata melainkan mengacu pada design komperhensif yang telah dirumuskan dengan merujuk pada pra sayarat kewilayahan yang ideal.
"Ini yang kami tekankan, jangan hanya karena daerahnya ingin ada perubahan besar lantas mengusung isu pemekaran sementara banyak persyaratan tidak dipenuhi," tegas Mandenas kepada Cenderawasih Pos.
Diungkapkan, dengan jumlah penduduk Papua yang tak sampai 3 juta jiwa, paling tidak bisa dikalkulasi berapa tenaga kerja yang bisa dipekerjakan dan berapa kabupaten yang dianggap layak untuk diakomodir. "Jangan sampai dengan berdirinya sebuah kabupaten tetapi justru roda pemerintahan banyak yang terbengkalai dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang," tuturnya.
"Kami sependapat bahwa pemekaran adalah untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan dan pemerataan pembangunan, namun jangan sampai dengan munculnya kabupaten baru justru penduduk Papua semakin tersisih. Ini yang saya bilang persiapkan dulu SDM dan sebagainya," sarannya.
Untuk itu, Fraksi Pikiran Rakyat menurut Mandenas mengusulkan agar eksekutif bersama DPRP menjajaki rancangan ketentuan yang mensyaratkan adanya kajian kesiapan sumber daya orang asli papua menghadapi pemekaran. "Hal ini untuk mereduksi risiko ketertinggalan orang asli," tambahnya. (ade/cr-182/nat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Kecele Datangi Kantor Dewan
Redaktur : Tim Redaksi