Hasil Survei: 80 Persen Warga Puas dengan Kinerja Pemprov DKI Menangani Corona

Sabtu, 02 Mei 2020 – 19:25 WIB
Ilustrasi lockdown di masa pandemi corona. Foto: pixabay

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 80,70 persen warga puas terhadap respons Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan wabah Covid-19. Sedangkan yang tidak puas hanya 19,30 persen.

Hal itu terungkap dari survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) yang dirilis, Sabtu (2/5).

BACA JUGA: Heboh Serangan Corona ke HM Sampoerna Surabaya, Perkembangan 2 April Hingga 1 Mei

“Survei persepsi warga perlu dilakukan secara berkala, termasuk dalam suasana darurat kesehatan tersebarnya wabah. Agar kita mengetahui kondisi nyata dan persepsi warga terhadap kondisi yang berkembangan,” jelas Direktur LKSP Astriana B Sinaga

Menurut dia, warga merasa puas karena Pemprov DKI Jakarta bertindak cepat mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, memberi dukungan kepada tenaga kesehatan, dan menyiapkan bantuan sosial bagi rakyat.

BACA JUGA: Update Corona 2 Mei 2020: Belum Ada Pasien Sembuh di Papua Barat

Sementara itu, warga yang tidak puas menyebut beberapa aspek yang perlu ditingkatkan pemprov, yakni pelayanan yang lambat (54,07 persen), kurang responsif terhadap keluhan (30,23 persen), dan kurang terbuka (15,70 persen).

“Pemprov DKI Jakarta perlu menggerakkan aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memantau perkembangan warga di daerahnya. Informasi dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga juga penting sebab mereka yang paling tahu kondisi di lapangan. Semua informasi itu diintegrasikan dan dianalisis sebagai bahan pengambilan putusan,” ujar Astriana.

BACA JUGA: Panglima TNI Beber Kelemahan Indonesia dalam Peperangan Lawan Corona

Survei LKSP dilakukan pada 14-18 April 2020 di seluruh wilayah DKI Jakarta (44 kecamatan) yang melibatkan 886 responden yang dimintai pendapatnya berusia 17 tahun ke atas.

Penentuan jumlah responden menggunakan metoda Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.829% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten/kota. Responden mengisi daftar pertanyaan secara online, setelah dipastikan terkontak secara individual.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menilai hasil survei tersebut sudah cukup menggambarkan kondisi sebenarnya. Namun, dia melihat ketidakpuasan warga justru salah alamat.

"Perlu diberikan catatan terkait persepsi masyarakat mengenai kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemprov DKI sebesar 19.03% jika dilihat lagi lebih merupakan kewenangan pusat," ujar dia.

Menurut dia, kinerja pemprov DKI sudah maksimal dalam pencegahan covid-19. Pemprov DKI sangat tanggap dengan wabah ini sejak Januari dengan melakukan pemantauan karena ada penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Wuhan.

Bahkan, Pemprov juga mengikuti perkembangan terhadap pasien 01 dan 02 di bulan februari. "Kami juga di DPRD rapat pada tanggal 25 februari sudah mendapatkan info bahwa sudah ada pasien positif namun masih dirahasiakan oleh pemerintah pusat," terang dia.

"Pemprov DKI juga sangat baik dalam melakukan mitigasi wabah covid-19. Sehingga kebijakan terkait pencegahan bisa lebih responsif jika dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun pemprov lain. Sayangnya terkait pengambilan kebijakan, kewenangan pemprov DKI sangat terbatas," pungkasnya. (dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler