jpnn.com, JAKARTA - Serangan sentimen negatif terhadap Polri pada 2019 tidak cukup menggoyahkan eksistensi Korps Bhayangkara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang menyatakan, skor institusi Polri pada 2019 adalah 68%.
BACA JUGA: Inilah Capaian Polri Dalam Pemberantasan Korupsi Selama 2019
"Memang turun dari tahun 2018 yakni 72%. Namun, perlu diingat 2019 adalah tahun politik di mana serangan hoaks dan sentimen negatif terhadap Polri gencar dilakukan. Tujuannya mendelegitimasi dan mengendorkan kinerja Polri agar agenda-agenda politik dan gangguan keamanan yang dilakukan pihak-pihak tertentu bisa berhasil," tutur Rustika di Jakarta, Senin (30/12).
Angka 68% menurut dia adalah nilai framing positif pemberitaan baik media massa maupun media sosial.
BACA JUGA: Hasil Riset: Anies Baswedan Teratas, Ganjar Pranowo Keempat
Indonesia Indicator menyebutkan framming positif ini didapatkan dari kinerja Polri dalam pengamanan Pemilu 2019, penanggulangan terorisme, konflik Papua, pemberantasan narkoba dan penanganan aksi mahasiswa.
Tokoh di luar intitusi Polri yang disebut berperan positif terhadap kinerja Polri adalah Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Menkopolhukam Wiranto.
BACA JUGA: Hasil Riset Tokoh Tervokal 2019: Kedua Prabowo, Ketiga Febri Diansyah
"Masih banyak catatan yang perlu diperbaiki Humas Polri. Namun secara umum kinerjanya sudah dianggap baik," terangnya.
Perbaikan yang harus dilakukan adalah kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam mengelola/manajemen isu sehingga cepat tanggap dan segera terkendali sebelum menjadi liar.
Humas Polri, lanjut Rustika, harus memanfaatkan popularitas (shareable) berita-berita tentang Polri oleh media arus utama maupun media sosial sehingga isi pemberitaan menaikkan sentimen positif sehingga meningkatkan citra Polri.
Anggota Komisi III DPR RI, H Muhammad Nasir Kamil, menyebutkan kinerja Polri membaik dari waktu ke waktu dan mengapresiasi peningkatan tersebut.
Senada dengan Muhammad Nasir, Anggota Komisi III DPR Ateria Dahlan mengatakan, Kapolri baru, Jenderal Pol Idham Azis harus melanjutkan program pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga kinerja meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tinggi. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad