jpnn.com - JAKARTA - Lembaga survei Indonesia Political (Indopol Survey) merilis temuan terkait sikap publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 dan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjelang Pemilu 2024.
Survei Indopol tersebut dilakukan pada 6-12 November 2023 dengan melibatkan 1.250 responden yang diambil secara acak dan proporsional di 38 provinsi dengan kriteria minimal telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu.
BACA JUGA: Kampanye Hari Pertama Prabowo-Gibran, Habiburokhman-Adnan Taufiq Bagi 30 Ribu Paket Susu
Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling dengan margin of error survei +/- 2,85% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto menyatakan 47,42 persen publik menyatakan setuju, bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka setelah Putusan MK No 90 melahirkan politik dinasti, sementara yang tidak setuju hanya 28,15 persen.
BACA JUGA: TKN Prabowo-Gibran Luncurkan Program Makan Siang dan Susu Gratis Secara Serentak
Ratno menyebutkan terjadi kecenderungan negatif kepemimpinan Jokowi di akhir masa periode berkuasa.
Secara kualitatif, ke depan dibutuhkan figur kepemimpinan yang potensial yang bisa memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik.
BACA JUGA: Hari Pertama Kampanye, Gibran Misterius, Gak Perlu Ditanya
"Melihat paslon capres-cawapres, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Karena sosok Mahfud MD yang punya pengalaman panjang dalam dunia penegakan dan penyelenggara hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, hal ini dibuktikan melaui pembentukan tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam," kata Ratno dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (28/11).
Dia menjelaskan, figur potensial yang kedua adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, karena sosok Anies Baswedan juga memiliki pengalaman dalam dunia reformasi hukum seperti keterlibatannya menjadi Ketua Komite Etik KPK pada 2013.
Ratno juga menjelaskan kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga menurun 7,2 persen sejak Juni 2023 atau dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen.
Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen atau dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen.
Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin juga merosot pada November ini, yakni pada bidang pembukaan lapangan kerja (49,76 persen) serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,44 persen).
"Poin penting dalam temuan survei ini ialah kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja, dan ada 84,67 persen publik setuju dengan pendapat tersebut," tutur Ratno. (mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswa dan Masyarakat Yogya Gelar Mimbar Demokrasi, Sepakat Tolak Politik Dinasti
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra