jpnn.com, JAKARTA - Dua lembaga yang tergabung dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik mengeluarkan survei terbarunya.
Dua lembaga survei ini melakukan riset terkait Pilgub Jawa Tengah 2024. Namun, hasil survei dua lembaga tersebut mengeluarkan hasil yang berbeda, padahal itu periode survei yang sama.
BACA JUGA: Hasil Survei Pilgub Jateng Beda, Persepi Diminta Buka Data Lengkap SMRC & Indikator
Dalam rilis survei periode 7-12 November, SMRC mencatat elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi berada di angka 50,4 persen untuk Pilgub Jawa Tengah. Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen.
Indiaktor Politik mengeluarkan hasil survei berbeda di periode yang sama yakni 7-13 November, hasilnya Lutfi-Taj Yasin terekam unggul 47,19 persen dan pasangan Andika-Hendi di angka 43,46 persen.
BACA JUGA: Borok Moral Persepi Terbongkar, Dewan Etik Punya Peran Ganda
Menanggapi perbedaan hasil survei tersebut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Kacung Marijan mengatakan harusnya Persepi juga bersikap untuk menyoroti SMRC dan Indikator yang memiliki hasil survei berbeda.
“Begini memang yang di Jakarta itu kan Persepi turun tangan ya. Ya biar fair harus turun tangan juga dong,” terang Prof Kacung, Minggu (17/11).
Prof Kacung menegaskan Persepi harus adil terhadap para anggotanya. Pasalnya saat ada kasus perbedaan survei Pilgub Jakarta antara LSI dan Poltracking Indonesia, Persepi bergerak cepat melakukan investigasi.
“Sehingga jangan sampai Jakarta turun tangan tapi di Jateng nggak turun tangan kan gitu,” imbuhnya.
Maka dari itu, Prof Kacung menyatakan Persepi jangan tumpul ketika dihadapkan dengan lembaga survei yang dibina oleh anggota dewan etik yakni Saiful Mujani yakni SMRC.
Hal ini tentunya akan mengundang kebingungan di mata publik terkait kredibilitas Persepi jika tidak memanggil SMRC dan Indikator terkait perbedaan hasil survei di Pilgub Jateng.
“Ya menurut saya harus fair dong, harus fair kepada anggota ya kalau ada datanya tinggal di ekspos aja datanya ada atau enggaknya, bener atau enggaknya,” ujar Prof Kacung.
“Ya jangan sampai di satu daerah turun tetapi di daerah lain tidak turun. Itu kan bisa melahirkan prasangka baru. Kalau memang organisasi memanggil itu kan ya harus sama sama,” tandas Prof Kacung.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul